Beranda Berita Utama

CEO Radar Bogor Group, Hazairin Sitepu : Siapa Wakil Jokowi?

BERBAGI
                      CEO Radar Bogor Grup Hazairin Sitepu                              (tulisan ini sudah dimuat di Radar Bogor Senin lalu)

JOKOWI memang sudah mengantongi nama siapa yang akan mendampingi dia dalam pemilihan presiden 2019. Publik pun sudah meraba-raba nama itu. Berbagai media sudah mengulas dan mendiskusikannya secara panjang-lebar.

Terhadap Jokowi, paling tidak ada dua isu besar yang memunculkan dinamika dalam proses pemilihan presiden yang dimulai awal Agustus nanti. Getaran dua isu itu juga kemungkinan terus ada dalam pemerintahan akan datang.

Jika kalkulasi politik tidak komprehensif untuk menghindari efek negatifnya, maka ia akan memberikan kontribusi terhadap siapa yang bakal menang dan siapa yang harus kalah.

Pertama ekonomi. Realitas ekonomi Indonesia saat ini mencerminkan kinerja pemerintah yang sedang berkuasa. Siapa saja bisa memberi penilaian apakah pemerintah sukses atau tidak sukses mengelola ekonomi negara.

Instrumen pemerintah adalah pertumbuhan, inflasi, dan nilai tukar. Pertumbuhan ekonomi sampai dengan akhir semester pertama tahun 2018 adalah 5,1 persen dari proyeksi APBN 5,4 persen sampai akhir tahun. Inflasi 3,5 persen, tercapai 3,1 persen. Sedangkan nilai tukar rupiah ambruk. Sangat dalam. Dari proyeksi APBN Rp13.400/USD, hari-hari ini Rp14. 480 /USD.

Ambruknya rupiah ini tidak saja menghantam asumsi pemerintah, seperti membayar utang luar negeri dan harga import minyak, tetapi juga swasta yang bisnisnya berbasis barang-barang import. Termasuk bahan baku import.

Pengusaha swasta, misalnya, membeli dengan dolar yang harganya mahal, menjual dengan rupiah yang murah. Supaya tetap dapat margin, maka tidak ada pilihan lain kecuali menaikkan harga jual ke konsumen. Lalu rakyat pun menanggung akibatnya.

Satu instrumen lagi yang jauh meleset adalah harga minyak. Asumsi APBN adalah US$48/barel. Harga saat ini US$ 67/barel. Ada kenaikan US$19/barel. Sementara produksi kita hanya 758 ribu barel/hari. Asumsi produksi APBN 800 ribu barel/hari.

Berarti kita harus pula mengimport BBM kurang-lebih 840 ribu barel/hari untuk memenuhi kebutuhan nasional yang disebutkan kurang-lebih 1.600.000 barel/hari. Harga 840 ribu barel itu, bila dihitung kebutuhan satu tahun, kurang lebih US$20,26 miliar. Jika harga dolar diasumsikan Rp14.400/USD, maka kita membayar harga import minyak sebesar Rp292 triliun dalam setahun hanya untuk menutupi kekuarangan kebutuhan nasional.

Sementara instrumen ekonomi rakyat atau masyarakat adalah kemampuan mereka membeli barang-barang konsumen.

Mereka tidak terlalu faham dengan pertumbuhan, inflasi dan naiknya nilai tukar. Yang penting bisa beli beras, bisa membayar uang sekolah anak, bisa membayar kewajiban BPJS. Bisa beli BBM. Bisa bayar listrik bagi yang sudah punya sambungan kabel listrik ke rumahnya. Bisa bayar angsuran kredit bagi yang punya. Kemampuan itu saat ini sedang merosot. Jumlah orang meminta keterangan miskin meningkat tajam.

Kedua, isu agama (Islam). Pada kampanye Pemilu presiden 2014, isu itu luarbiasa dahsyatnya menghantam Jokowi. Badainya menghempas ke se-antero negeri. Paling dahsyat di Jawa Barat, provinsi dengan penduduk 48 juta jiwa.

Putra Solo itu disebut tidak Islam. Ada pula yang menyebut ke-Islamannya tidak benar. Itu beredar setiap saat di media sosial. Padahal ia salat, ngaji, puasa, bayar zakat dan telah menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Berarti ia telah menjalankan rukun Islam, juga rukun iman. Ia adalah seorang muslim.

Jokowi akhirnya bisa memenangkan pertarungan politik itu dengan perolehan 53,15 persen suara. Atau selisih kurang lebih 6 persen dari Prabowo Subianto yang meraih 46,85 persen. Tetapi itu bukan pertanda perlawanan selesai. Hari-hari ketika menjalankan pemerintahan, kasus Ahok mentriger munculnya aksi 411 lalu 212 dll. Dan sampai saat ini pemerintahan Jokowi, oleh kalangan 212, dianggap tidak pro-Islam.

Memilih siapa wakil yang akan menjadi pasangannya, yang saat ini sudah dalam kantong Jokowi, dua isu besar itu menjadi pertimbangan. Dua isu itu saat ini sedang membentuk awan kelabu di angkasa negeri.

Semoga saja kelak tidak turun menjadi badai pada saat kampanye pemilu presiden nanti.
Artinya, apakah Jokowi memilih wakil dari kalangan yang sangat faham ekonomi sehingga bisa menangkis segala serangan tentang isu-isu tersebut. Utang luar negeri yang menggunung, nilai tukar rupiah yang ambruk, harga minyak dunia yang melangit, daya beli masyarakat yang turun, pengangguran, kemiskinan.

Atau mengambil tokoh dari kalangan agama (Islam). Ini untuk mereduksi serangan sebagaimana terjadi pada pemilu 2014. Juga untuk menjawab tudingan bahwa pemerintahan Jokowi kelak tetap tidak pro-Islam. Dengan begitu, Jokowi dapat dianggap pro-Islam.

Lalu siapa tokoh itu? Yang ahli ekonomi apakah Sri Mulyani? Ataukah tokoh Islam seperti KH Ma’ruf Amin dan Mahfud MD? Lalu bagaimana dengan generasi milenial yang jumlahnya 35 persen itu? Apakah mereka termasuk dalam dua isu besar tadi? Lalu apakah tokoh dari dua kalangan itu dapat dianggap mewakili mereka? Atau mereka hanya menjadi warganegara yang apatis dalam pemilu nanti? ***

Hazairin Sitepu adalah wartawan senior Radar Bogor. Bekerja sebagai jurnalis sejak tahun 1985

Komentar Anda

Baca Juga