JAKARTA-RADAR BOGOR, Meski pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden telah memasuki hari kedua, namun belum ada satupun kandidat yang mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Partai politik (parpol) pun diketahui terus melakukan manuver baik formal maupun informal.
Peta politik di pilpres bisa jadi memang sudah semakin jelas. Kontestasi lima tahunan itu diprediksi akan menghadirkan kembali rematch antara sang petahana, Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Bedanya, Jokowi kali ini membawa gerbong koalisi yang lebih besar daripada pilpres 2014 lalu. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu disokong dukungan enam parpol parlemen, yakni PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, Hanura, PPP dan PKB. Selain itu juga didukung tiga parpol non parlemen, yakni PKPI, PSI dan Perindo.
Sebaliknya, Prabowo kali ini tengah terus berupaya membentuk koalisi dari parpol yang belum menentukan pilihan di pilpres. Parpol yang tengah melakukan komunikasi intensif adalah partai Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN. Sedangkan parpol non parlemen adalah partai Berkarya dan PBB.
Namun, bayangan peta politik nasional itu dinilai masih sangat mungkin berubah. Bukan tanpa alasan, persoalan cawapres yang masih terus tarik menarik baik di kubu Jokowi maupun Prabowo akan menjadi momok pecahnya kongsi. Perubahan peta politik itu juga sekaligus membuka peluang kembali terbentuknya poros ketiga.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut, peta politik sampai akhir pendaftaran capres dan cawapres masih sangat dinamis. Ia menilai tarik menarik soal cawapres dapat menjadi pemicu pecahnya kongsi koalisi yang telah dibangun.
“Baik di Kubu Jokowi maupun Prabowo masing galau menentukan posisi cawapres. Bahkan ada partai yang mematok harga mati posisi cawapres. Kondisi dinamis ini bisa memungkinkan terjadinya pecah kongsi,” kata Adi kepada JawaPos.com, Minggu (5/8).
Adi pun mencontohkan koalisi yang berada di koalisi Jokowi. PKB dinilai menjadi parpol yang paling mungkin untuk tarik dukungan dari mantan Wali Kota Surakarta itu. Di kubu Prabowo, PKS dan PAN diprediksi juga akan hengkang dalam koalisi mantan Danjen Kopassus itu.
“PKB sangat terbuka untuk lompat pagar karena Cak Imin ngotot dengan opsi cawapres. Sementara di kubu Prabowo PKS dan PAN masih belum menentukan sikap apapun ke Prabowo. Bahkan PKS ekstrem mengintimidasi Gerindra andai cawapres bukan dari mereka,” ungkapnya
Ketiga parpol inilah yang dinilai akan menjadi kunci perubahan konstelasi politik nasional. Bahkan, kata dia, ketiga parpol yang berbasis massa Islam ini bisa membuat poros parpol Islam diluar kubu Prabowo dan Jokowi.
“Koalisi parpol Islam yakni PKB, PKS, dan PAN. Sebuah poros di luar Jokowi dan Prabowo. Tentu menarik poros ini karena menyatukan kekuatan NU, Muhammadiyah, dan basis PKS yang irisan keislamannya kerap berbeda,” sambungnya.
Opsi Poros Ketiga
Dikonfirmasi, kepada JawaPos.com, Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Drajad Wibowo mengaku, partainya belum ada pembahasan mengenai wacana pembentukan poros ketiga dalam pilpres 2019 mendatang.
“PAN belum berfikir ke arah poros ketiga,” ungkapnya.
Dia pun menampik bahwa persoalan tarik menarik cawapres menjadi penyebab partainya masih enggan memberikan tiket rekomendasi kepada Prabowo. Hanya saja, ia mengharapkan cawapres yang diusung nantinya sesuai dengan kriteria yang dinginkan PAN.
Diketahui, dalam hasil Rakernas 2017 lalu, partai berlambang matahari terbit itu memang telah mendorong nama sang ketua umumnya, Zulkifli Hasan menjadi capres ataupun cawapres di pilpres 2019 mendatang.
“Sama sekali tidak ada persoalan masalah cawapres bagi PAN dalam pembicaraan koalisi. Intinya, PAN beharap cawapresnya nanti selain kapasitas dan integritasnya bagus, juga mampu meningkatkan elektabilitas. Sehingga, peluang memenangkan Pilpres lebih besar,” imbuhnya.
Senada dengan PAN, rekan sejawatnya, Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Halim menampik bahwa partainya tak solid lagi dengan Prabowo. Jelang penutupan pendaftaran capres dan cawapres pada 10 Agustus mendatang, sikapnya masih sama, untuk mendukung pencalonan Prabowo Subianto.
Sebaliknya, lanjut Hakim, pihaknya pun enggan membicarakan soal pembentukan poros ketiga ataupun kemungkinan keluar koalisi Prabowo.
“Gerindra dengan PKS sudah lama bersepakat semenjak Desember 2017 ketika menyepakati pilkada Jabar. Bahwa kami berdua akan meneruskannya di pilpres 2019. Secara kesepakatan membangun koalisi sudah clear, tinggal daftar saja ke KPU,” ungkapnya.
PKS memang telah mengusulkan sembilan nama yang dinilai layak dipertimbangkan di Pilpres 2019 mendatang. Mereka adalah Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, mantan Presiden PKS Anis Matta.
Selain itu, Gubernur Sumatera Barat RI Irwan Prayitno, Presiden PKS M Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro Salim Segar Al-jufri, mantan Menkominfo Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.
Menurut Hakim, partainya menyerahkan kepada Prabowo untuk mempertimbangkan sembilan nama yang telah diberikan oleh partai. Termasuk juga dua nama cawapres hasil ijtima ulama.
“Berikutnya kita menanti usulan Gerindra tentang cawapres yang perlu kami laporkan ke majelis syuro PKS terdekat, untuk mendapatkan penetapan, sebelum daftar ke KPU,” ucapnya.
Selain kubu penantang, kubu Jokowi bisa jadi terjadi perpecahan kongsi di pilpres mendatang. Nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin semakin santer yang paling terdengar akan meninggalkan koalisi.
Pasalnya, saat ini mandat para ulama yang diberikan kepada Cak Imin sebagai cawapres Jokowi, masih belum gayung bersambut. Namun, parpol pengusung utama Jokowi, PDIP yakin PKB akan tetap. solid.
“Solid (koalisi Jokowi), dalam politik banyak manuver kamuflase dan multitafsir. Banyak sandiwara yang didesain untuk mempersulit tebakan. Banyak manuver yang menambah kabut ketidakpastian,” kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno kepada JawaPos.com, Minggu (5/8).
Permasalahan belum didaftarkannya paslon yang diusung Kubu Jokowi ke KPU hanya bagian manuver politik. Ia menyebut tak mau strateginya terbaca oleh lawan politiknya.
“Yang terbaik pada jam atau menit-menit terakhir. Memilih waktu pendaftaran adalah bagian manuver politik yang penting. Sebisa mungkin jangan terdeteksi lawan, supaya evolusi opsi strategi punya efek kejut, membingungkan pihak lain. Jadi yang mendorong-mendorong supaya cepat-cepat tidak paham permainan politik,” pungkasnya.
(aim/JPC)
