25 radar bogor

Begini Hitung-hitungan PKS di Poros Ketiga yang Masih Terbuka Luas

CIREBON-RADAR BOGOR, Menjelang pendaftaran capres dan cawapres, Politiks Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq mengatakan bahwa kubu Prabowo atau Jokowi masih belum selesai menentukan calon pendamping.

Anggota Komisi II DPR itu menilai, dinamika di antara partai koalisi masih mungkin terjadi. Termasuk membentuk poros ketiga setelah kedua capres itu menentukan nama bakal calon wakil presiden.

“Poros ketiga akan muncul, setelah kubu Pak Jokowi maupun Pak Prabowo mulai mendefinitifkan calon pendampingnya. Poros ketiga bisa terbentuk dari koalisi partai kubu Jokowi atau Prabowo, termasuk PKS,” ungkapnya saat memberikan keterangan pers di Cirebon, Sabtu (4/8).

Untuk koalisi partai di internal kubu Prabowo, beber Mahfudz, masih terjadi tarik menarik antara partai koalisi. Dia menegaskan, dinamika antar partai pendukung Prabowo masih belum selesai menentukan calon wakil presiden.

Lebih lanjut, Mahfudz melontarkan kritik kepada partai koalisi di kubu Prabowo yang masih belum menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo untuk menentukan calon pendamping. Dia mengatakan, kalau tarik menarik cawapres terus dibiarkan di tingkat partai, maka yang ada saling sindir dan menjelekkan satu sama lain.

“Koalisi ini mau menang, bukan (mau) gagah-gagahan. Harusnya, duduk bareng. Baiknya diserahkan penuh kepada Pak Prabowo itu lebih pantas,” katanya.

Mahfudz kembali menegaskan, poros ketiga masih berpeluang terbentuk. Sebab, sikap partai belum bulat mendukung Prabowo. Menurut Mahfudz, dinamika tersebut bukan hanya terjadi di dalam PKS.

Misalnya, PAN saat di acara Munas yang menyebutkan akan membawa nama-nama lain capres selain Prabowo. “Pihak Pak Jokowi juga belum selesai. Masih belum menentukan calon wakil presidennya. Artinya, partai-partai masih membuka ruang poros terbentuknya poros ketiga,” ujarnya.

Menurut Mahfudz dinamika sikap politik partai masih terus berjalan menjelang detik-detik pendaftaran capres dan cawapres. Bila cawapres Prabowo bukan dari kader PKS, kata Mahfudz, partainya itu tidak boleh abstain hanya karena cawapres.

“Tidak boleh abstain, partai politik tetap harus mengambil keputusan menentukan hak politik partainya,” paparnya.(wiw/JPC/mg1/JPG)