JAKARTA – RADAR BOGOR, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqqie setuju dengan besaran parliamentary threshold (PT) empat persen. Bahkan, Jimly menyarankan angkanya dinaikkan lebih tinggi lagi, yakni menjadi lima persen.
“Saya kira empat persen oke, bila perlu ditambah jadi lima persen,” ungkap Jimly di gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/8).
Jimly menjelasakan, angka PT empat persen sekarang ini juga tidak masalah dan memang harus diberlakukan. Karena tidak semua partai akan bisa dengan mudah masuk Senayan.
“Biar saja sekarang empat persen, bagus itu, karena tidak semua partai harus diberi kesempatan,” kata Jimly yang juga Ketua ICMI.
Menurut dia, dengan ambang batas empat persen maka partai politik akan mengeluarkan biaya yang mahal. Selain itu juga orang tidak mudah dan sembarangan mendirikan partai politik.
“Itu kan mahal biayanya dan orang tidak tobat-tobat juga bikin partai. Maka hanya (partai) yang dapat kepercayaan rakyat saja yang duduk di parlemen itu,” katanya.
Sebelumnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memprediksi akan banyak partai-partai politik yang tersingkir di pemilu 2019 mendatang. Apalagi syarat ambang batas parlemen (parliamentary threshold) pemilu 4 persen suara nasional, jauh lebih berat dari pemilu 2014 lalu.
“Partai-partai kecil itu bisa ilang dengan ambang batas 4 persen. Karena yang ikut pemilu 16 partai. Dulu (pemilu 2014) yang ikut kontestasi 12 yang hilang dua (parpol), saat itu dengan PT 2,5 persen. Sekarang dengan PT 4 persen bisa hilang separuh itu,” kata Wakil Sekjen PKB Jazilul Fawaid di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (2/8).
Oleh karena itu, kata Jazilul, seluruh parpol terus mendorong kadernya untuk maju sebagai capres atau cawapres di pilpres 2019 mendatang. Hal itu dikarenakan ingin mendapatkan insentif suara (Coat tail effect) kepada parpolnya.
“Setiap partai pasti harus ada perwakilannya di pasangan pilpres, karena khawatir nanti kena dampak coat tail efek apalagi (sekarang) sistemnya suara caleg murni,” ungkapnya.
(aim/JPC)
