25 radar bogor

Dilarang MUI, Banser Jabar Siap Halau Aksi Deklarasi #2019GantiPresiden

ASPIRASI : Ribuan orang menyemarakan car free day (CFD) di Bundaran Hotel Indonesia dengan memakai kaos bertuliskan #2019GantiPresiden, beberapa waktu lalu. Dok Jawapos
ASPIRASI : Ribuan orang menyemarakan car free day (CFD) di Bundaran Hotel Indonesia dengan memakai kaos bertuliskan #2019GantiPresiden, beberapa waktu lalu. Dok Jawapos

RADAR BOGOR-Aksi #2019GantiPresiden digelar di wilayah Jawa Barat tampaknya akan menuai perlawanan.

Pasalnya Satuan Koordinator Wilayah (Satkorwil) Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Jawa Barat berujar akan menghalau aksi yang dilarang lewat fatwa MUI ini.

Komandan Satkorwil Banser Jabar, Yudi Nurcahyadi, mengatakan tak hanya imbauan MUI Jabar yang jadi landasan, juga  MUI mengeluarkan fatwa tentang bentuk NKRI dan dasar negara Pancasila.

Khawatir Konflik, MUI Pusat : Jangan Gelar Deklarasi #2019GantiPresiden

“Stabilitas keamanan di Jawa Barat yang utama. Banser siap jadi garda terdepan mengawal kondusifitas tersebut,” kata dia seperti dilansir RMOLJabar, Kamis (2/8/2018).

Yudi menegaskan segala kegiatan yang mengarah terhadap tindakan inkonstitusional tidak bisa dibenarkan karena dasar negara Indonesia menjunjung tinggi falsafah Pancasila.

“Nah aksi #2019GantiPresiden itu lebih dominan pada upaya provokasi terhadap masyarakat, yang arahnya menuju aksi inkontitusional seperti yang terjadi di negara lain menjelang Pemilu,” jelas Yudi.

Oleh karena itu, lanjut Yudi, Banser Jabar siap mengawal amanat MUI perihal keprihatinannya atas aksi #2019GantiPresiden yang telah terjadi Batam, tempo lalu. Kemudian rencana aksi serupa yang akan digelar di Jabar.

Yudi menegaskan, pengawalan amanat itu dilakukan demi kemaslahatan masyarakat Jabar.

“Kami akan kawal amanat MUI tersebut. Segala bentuk aksi yang akan memicu konflik sosial, akan kami halau. Apalagi jika digeser ke Jawa Barat,” tegas Yudi.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat sebelumnya telah mengeluarkan peringatan terkait aksi tersebut telah terbukti memicu konflik horizontal seperti di Batam pada Minggu (29/7) lalu. (ysp)