JAKARTA-RADAR BOGOR,Keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mencopot 4 Wali Kota dari jabatannya melalui pesan singkat Whatsapp (WA) menuai kontroversi.
Selain itu Anies juga disebut tidak melakukan pemanggilan awal ataupun teguran terhadap pejabat yang dipecat, sehingga memicu kegaduhan.
Menanggapi itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut pencopotan jabatan melalui pesan WA terbilang wajar.
Ia memperkirakan pada saat pencopotan itu Surat Keputusan (SK) mutasinya belum disiapkan, sehingga diinfokan lebih awal melalui pesan singkat.
“Soal diganti dengan WA, dengan telepon kan proses, mungkin belum disiapkan SK-nya, tapi sudah diberitahu lewat telepon. Saya kira sesuatu hal yang wajar,” ujar Tjahjo di Lapangan Madya komplek Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Selatan, Kamis (19/7).
Lebih lanjut Tjahjo mengatakan proses pencopotan 4 Wali Kota oleh Anies disebut tidak ada kejanggalan. Namun jika memang pejabat yang dipecat menganggap salah, maka itu kewenangan Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk melakukan penilaian.
“Prosesnya sah-sah aja, soal mereka menganggap melanggar aturan itu bukan kewenangan kami, tapi kewenangan KASN yang melihat ini salah atau tidak itu haknya,” imbuhnya.
Dengan demikian Tjahjo menilai wajar jika seorang Gubernur maupun pemimpin daerah lain mengganti staf atau pembantu kerjanya. Dengan catatan seluruh mekanismenya dilaksanakan.
Sementara itu, jika setelah diselidiki Anies melakukan pelanggaran, maka bisa dikenakan sanksi. Namun Tjahjo juga meminta KASN untuk bersikap adil, agar dalam menjatuhkan keputusannya tapi menghambat kinerja pemerintahan.
“Iya (ada sanksi kalau melakukan kesalahan), tapi apapun harus fair jangan sampe Undang-undang yang disampaikan KASN itu menghambat seorang Menteri, Gubernur, Wali Kota, Bupati menyusun tim yang solid,” pungkasnya.
(sat/JPC)
