CIBINONG–RADAR BOGOR,Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor masih memiliki pekerjaan rumah (PR) untuk membangun masjid raya di 40 kecamatan. Sejak 2013, setidaknya pemerintah berhasil mewujudkan sembilan masjid raya.
Sementara di tahun 2017, 20 masjid besar sudah berdiri, sedangkan untuk tahun ini, 11 masjid raya masih dalam proses pembangunan.
Kabag Kesejahteraan Rakyat (Kesra) pada Setda Kabupaten Bogor, Enday Zarkasih menuturkan, jika tak ada aral melintang, 11 masjid besar akan dimulai pembangunannya mulai Juli ini.
“Dua masjid masih dalam proses pelelangan, untuk sembilan lainnya swakelola,” beber Enday.
Sementara itu, Bupati Nurhayanti mengungkapkan, karena pembangunan masjid berasal dari dana hibah APBD Kabupaten Bogor, Yanti mengingatkan para penerima hibah untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, untuk menjamin ketertiban administrasi.
“Pembangunan masjid bukan soal bangunan fisik. Tapi harus dimaknai sebagai upaya membangun jamaah dan membina basis dakwah yang akan bermuara pada peningkatan kualitas umat mewujudkan kesalehan sosial,” tegasnya.
Terpisah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Burhanudin memastikan, 11 masjid telah masuk program pembangunan 2018. Namun, masih memerlukan verifikasi terkait administrasi dan besaran anggaran yang akan digelontorkan.
“Tahun ini cuma dua yang harus proses lelang dulu karena berdiri di tanah negara. Yakni di Kecamatan Tajurhalang dan Sukajaya. Sisanya, DKM masing-masing nanti yang diberikan dana hibah,” terang Burhan.
Dia menargetkan, sebelum akhir tahun 11 masjid itu bisa diresmikan Bupati Nurhayanti. Selain itu, Burhan ingin percepatan dalam persiapan administrasi sebelum membangun masjid itu.
“Tahun kemarin kan ada beberapa masalah makanya agak terlambat pembangunannya. Seperti status wakafnya bagaimana. Itu yang ingin kita rapikan dulu, supaya saat ada bangunannya, tidak ada gugatan. Ini rumah Allah, tempat ibadah. Tidak elok kalau sampai digugat,” tegasnya.
Selain itu, Burhan melanjutkan, Pemkab Bogor juga masih melakukan verifikasi terkait kepengurusan masjid bersama Kementerian Agama Kabupaten Bogor dan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP).
“Harus diverifikasi juga. Karena ada keterkaitan dengan anggaran ke depannya,” tandasnya.(wil/c)
