Beranda Politik

Tak Ingin Ada Pelantikan di Penjara

BERBAGI
ilustrasi

JAKARTA–RADAR BOGOR,Pemerintah memastikan para kepala daerah terpilih yang berstatus tersangka kasus dugaan korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal tetap dilantik.

Meski demikian, KPK diharapkan bisa memprioritaskan penanganan kasus para kepala daerah tersebut sehingga bisa selesai lebih cepat. Dengan begitu, status hukumnya bisa lebih jelas.

Permintaan prioritas itu disampaikan Mendagri Tjahjo Kumolo setelah melantik Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah di kantor Kemendagri kemarin (9/7). Nova menempati jabatan gubernur yang ditinggalkan Irwandi Yusuf karena ditahan KPK.

“Undang-undangnya menyatakan begitu (tetap dilantik),’’ ujarnya. Saat ini ada dua calon kepala daerah terpilih yang berstatus tersangka di KPK. Yakni, calon bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan calon gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus. Syhari terbelit kasus suap pengadaan barang dan jasa. Ahmad Hidayat Mus jadi tersangka kasus pengadaan lahan fiktif.

Mendagri menyatakan telah mengusulkan kepada KPK untuk bisa memprioritaskan penanganan kasus para kepala daerah jika bukti-bukti telah mencukupi. Dengan begitu, penanganan kasusnya bisa lebih cepat.

’’Kami nggak ingin seperti zaman dulu, dilantik di lapas, kan nggak enak,’’ lanjut politikus PDIP itu.

Dalam regulasi diatur bahwa selama kasus yang menjerat kepala daerah pemenang pilkada belum berkekuatan hukum tetap, dia harus tetap dilantik. Statusnya sebagai kepala daerah berlaku sampai kasusnya berkekuatan hukum tetap.

Jika dinyatakan bersalah, statusnya sebagai kepala daerah bisa dicabut. Sebaliknya, bila dinyatakan tidak bersalah, dia bisa melanjutkan jabatannya.

“Di Minahasa, misalnya, begitu menang, kami lantik. Begitu ada kekuatan hukum tetap, kami tarik,’’ ucap Tjahjo. Wakil bupati kemudian diangkat menjadi bupati.

Tjahjo mengatakan, dirinya hanya berupaya menghindari melantik kepala daerah di lapas karena status hukumnya belum inkracht. Dia mencontohkan pada saat posisi Mendagri dijabat Gamawan Fauzi. Kala itu ada kepala daerah yang dilantik di penjara karena tidak mendapatkan izin keluar.

Salah satunya Bupati Gunung Mas Kalimantan Tengah Hambit Bintih. Dia dilantik di Rutan Pomdam Guntur karena terjerat kasus suap terhadap Akil Mochtar, ketua Mahkamah Konstitusi saat itu.

Setidaknya ada sembilan calon bupati, calon wali kota dan calon gubernur yang turut bertarung di Pilkada 2018 berstatus tersangka dalam kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Calon bupati yang berstatus tersangka kasus korupsi mulai dari Nyono Suharli Wihandoko. Berpasangan dengan Subaidi sebagai calon wakil bupati, Nyono menjadi calon bupati dalam Pilkada Jombang 2018.

Awal Februari lalu KPK menetapkan Nyono sebagai salah satu tersangka kasus perizinan dan pengurusan jabatan di Pemerintah Kabupaten Jombang.

Kedua, Marianus Sae. Dalam Pilkada Nusa Tenggara Timur 2018, Marianus Sae adalah calon gubernur, berpasangan dengan Emelia Julia Nomleni sebagai calon wakil gubernur.

Pada minggu kedua Februari 2018 KPK menetapkan Marianus sebagai tersangka kasus suap proyek jalan. Marianus disangkakan menerima suap dari Wilhelmus terkait sejumlah proyek jalan senilai Rp54 miliar di Kabupaten Ngada.

Pada saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT), Marianus menjabat sebagai Bupati Kabupaten Ngada.

Selan itu, Imas Aryumningsih. Imas adalah calon bupati yang berpasangan dengan Sutarno sebagai calon wakil bupati dalam Pilkada Subang 2018.

Imas, yang saat itu merupakan Bupati Subang, terjaring OTT yang dilakukan KPK pada minggu kedua Februari. Ia menjadi salah satu tersangka kasus suap terkait dengan perizinan pembangunan pabrik di Subang..(ded/byu/c15/fat/net)

Komentar Anda

Baca Juga