BOGOR–RADAR BOGOR,Melencengnya konsep car free day (CFD) membuat Polresta Bogor Kota meniadakan kegiatan hari bebas kendaraan bermotor di Kota Bogor.
Kegiatan setiap Minggu di Jalan Sudirman itu, kini mirip pasar. Padahal, CFD tadinya diadakan sebagai sarana interaksi warga agar dapat menurunkan ketergantungan terhadap kendaraan bermotor.
Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Ulung Sampurna Jaya menjelaskan, jalan sejatinya bukan untuk berdagang. Jika ada alasan kerap digunakan olahraga, Kota Bogor memiliki banyak spot olahraga di tengah kota. Seperti Taman Sempur, jogging track seputar sistem satu arah (SSA) dan Taman Heulang.
“Kami melihat di sana (CFD) justru lebih banyak pedagangnya. Belum lagi masalah sampah yang berserakan,” ujar Ulung kepada Radar Bogor.
Dia menerangkan, keberadaaan CFD saat ini lebih banyak menimbulkan masalah. Di antaranya, kemacetan jalan kian parah.
Berdasarkan pantauan Satlantas Polresta Bogor Kota, sejak Minggu pagi, sebanyak 10 ribu kendaraan masuk ke Kota Bogor. Menjelang siang jumlahnya terus bertambah hingga 25 ribu.
“Kalau untuk berolahraga kita masih terima. Tapi sekarang ini justru pedagang yang menjamur. Kalau misalnya PKL terus didiamkan maka bisa sampai di depan istana,” cetus Ulung.
Apakah peniadaan CFD akan dipermanenkan atau dihapus? Ulung tak menjawab secara gamblang.
”Pokoknya sekarang tidak ada saja dulu,” ujarnya.
Jika masyarakat kukuh menginginkan CFD, lanjut Ulung, polresta menyarankan saat pagi hari saja. Misalnya, pukul 04.00–06.00. Ulung menambahkan, peniadaan CFD ini demi kenyamanan pengguna jalan dan lalu lintas Kota Bogor.
“Dimulainya dari abis azan subuh sampai jam enam pagi paling mungkin. Tetapi kalau bukanya jam 6 sampai jam 9 itu bukan orang berolahraga lagi,” tegasnya.
Terpisah, Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dishub Kota Bogor Teofilo Patrocinio mengatakan, keberlangsungan hari bebas kendaraan ini tertuang dalam Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 551.45-14 Tahun 2016.
“Kalau dihapuskan mungkin ada rapat Muspida. Sementara belum difungsikan karena berkaitan evaluasi tingkat Muspida. Kalau anggaran memang tidak ada,” terangnya. (don/c)
