Beranda Politik

Wiranto Berharap Selesai

Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto (Jawapos)

JAKARTA-RADAR BOGOR, Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto meminta agar konflik yang terjadi di internal partainya segera selesai. Dirinya pun meminta agar kedua pihak, baik Kubu Oesman Sapta Odang dan Syarifuddin Sudding segera bermusyarawah mencari jalan terbaik.

”Saya selaku Ketua Dewan Pembina selalu menganjurkan, sudahlah dilakukan dengan musyawarah,” kata Wiranto usai menghadiri acara Sarasehan Nasional, di Jakarta, Selasa (10/7).

Menurutnya, Hanura harus dikelola dengan damai dan pemikiran yang saling terbuka.

”Hal ini penting untuk menyelesaikan sisa-sisa konflik di Hanura,” ujarnya. Menko Polhukam ini berharap agar konflik bisa dapat diselesaikan. Namun semua penyelesaian tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

”Taat hukum, itu merupakan satu hal yang harus dilakukan ketika kita sedang tidak cocok satu dengan yang lain. Maka kita harus berusaha untuk masuk dalam satu konsep resolusi damai, resolusi untuk bersatu karena dengan persatuan itulah kita dapat mencapai hasil baik, tidak mungkin kita punya cita-cita tapi mengupayakan dengan cara-cara yang tidak damai, dendam, benci, saya kira itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik,” kata Wiranto.

Seperti diketahui Hanura sempat memiliki dua kepengurusan yakni kubu dengan Ketua Umum Oesman Sapta Odang dan kubu dengan Ketua Umum Daryatmo. Namun, berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM tanggal 17 Januari 2018, pengurus partai Hanura yang dinyatakan sah yakni Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO) dan Sekjen Herry Lontung Siregar.

SK ini pun kemudian dibatalkan oleh PTUN yang memenangkan kubu Sudding Sehingga kepengurusan kembali berdasarkan SK Menkum HAM tanggal 12 Oktober 2017 dengan Ketua Umum Oesman Sapta dan Sekjen Syarifuddin Sudding.

Sementara, pengamat politik, Sri Yunanto menilai adanya tudingan negatif yang dilontarkan elit partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) bahwa Ketua Dewan Pembina Partai Hanura, Wiranto, justru hanya akan menghancurkan citra Hanura di mata publik.

Menurutnya, hal semacam itu kontra-produktif hingga bisa membuat rugi para caleg dan kadernya. Sebab, tuduhan yang dialamatkan terhadap Wiranto menggunakan institusi Kemenko Polhukam untuk kepentingan politiknya adalah tudingan yang keliru.

”Orang yang menuding seperti itu pasti tidak paham tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Kemenko Polhukam,” nilai Yunanto.

Dia memandang, apa yang dilakukan Wiranto sebagai Menko Polhukam bukanlah intervensi, tetapi semata melakukan koordinasi kepada kementerian dan lembaga terkait dalam rangka mendapatkan penjelasan atas proses hukum yang telah berlangsung.

”Termasuk dalam hal ini berkaitan dengan adanya Keputusan PTUN, juga dengan keluarnya surat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dan KPU yang merespon masalah dualisme kepemimpinan di Hanura, agar ada kepastian bagi Partai Hanura dalam mengikuti proses tahapan Pemilu,” paparnya.

Yunanto memandang bahwa, bila seluruh kader dan pimpinan partai Hanura berkonsultasi dan klarifikasi kepada Wiranto sebagai senior, pendiri maupun mantan ketua umum maka hal ini dapat meningkatkan kecintaan partai Hanura.

”Harus diingat di mata masyarakat kinerja Partai Hanura masih tergantung kepada Wiranto. Partai Hanura masih memerlukan figur Wiranto untuk bertarung dalam Pileg 2019,” pungkasnya. (dil)

Baca Juga