Beranda Ekonomi

LTV Gairahkan Bisnis Properti

Bank Indonesia

BOGOR–RADAR BOGOR,Rencana Bank Indo­nesia untuk merelaksasi aturan loan to value (LTV) kredit pe­milikan rumah (KPR) disambut baik oleh kala­ngan pengusaha properti di Bogor.

Ketua Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) Bogor Agus Sudardji mengatakan, dengan kebijakan tersebut bisnis pro­perti bisa lebih baik.

“Mu­dah-mudahan ke depannya bisa lebih baik. Apalagi didu­kung keadaan politik yang baik, akan lebih baik,” terang Agus.

Hal senada juga diungkapkan Ketua APERSI Bogor Raya, Azhary. Dengan adanya ke­bijakan relaksasi LTV oleh Bank Indonesia, kata dia, akan memberikan angin segar untuk pelaku bisnis properti.

Khususnya untuk perumahan nonsubsidi. Kebijakan ini akan memberikan perimbangan agar porsi untuk uang muka pembelian rumah bisa lebih diberikan kemudahan.

“Kami tentu sambut baik supaya seluruh industri sek­tor riil bisa bergerak. Kalau tidak ya susah. Bukan hanya pe­ngem­bangnya susah, tetapi masya­rakat yang membu­tuh­kan rumah itu sendiri,” tam­bah Azhary.

Terpisah, Marketing Mana­ger Proyek Green Dramaga Residence dan juga Sekretaris REI Bogor Raya, Aditya Purbojo menambahkan, kebijakan pelonggaran LTV pastinya mendorong dan meningkat­nya realisasi KPR.

“Pasti bisa mendorong dan gairah sektor properti akan berikan dampak ekonomi secara makro,” kata Aditya. Tak hanya itu, menurutnya juga makin memberikan semangat dan kebangkitan bisnis properti yang harus didukung sepe­nuhnya dari perbankan.
Sebelumnya Bank Indonesia (BI) merealisasikan rencana pelonggaran aturan uang muka KPR. Relaksasi itu cukup signifikan. Sebab, perbankan dimungkinkan menawarkan fasilitas uang muka hingga 0 persen kepada debitor.

Kebijakan tersebut termuat dalam pengaturan LTV dan financing to value (FTV). Itu­lah rasio pinjaman yang diteri­ma debitor KPR. Besar kecil­­nya LTV akan memengaruhi uang muka.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan, pelonggaran uang muka KPR berlaku untuk pembelian rumah pertama.

’’Untuk rumah pertama, kami tidak mengatur besarnya LTV. Jadi, itu (kebijakan) setiap bank sesuai dengan manajemen faktor risiko,’’ kata Perry.

Namun, tidak semua bank diperbolehkan menawarkan uang muka atau down payment (DP) 0 persen. Pelonggaran hanya berlaku untuk bank dengan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) net di bawah 5 persen. Khusus untuk KPR, NPL gross-nya juga mesti kurang dari 5 persen.

Dalam aturan sebelumnya, bank sentral menetapkan besar uang muka pembelian rumah pertama minimal 10 persen dari harga rumah. LTV rumah kedua adalah 80 persen (uang muka 20 persen). Rumah be­ri­kut­nya berlaku di interval lebih tinggi 5 persen.(mer/c)

Baca Juga