JAKARTA–RADAR BOGOR,Perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok bisa saja melebar hingga terkena Indonesia. Sebab, Presiden AS Donald Trump sudah menyatakan akan me-review fasilitas generalized system of preferences (GSP) atau sistem preferensi umum yang diberikan kepada negara-negara mitra dagang, termasuk di antaranya 124 produk asal Indonesia.
Jika fasilitas GSP untuk Indonesia diubah, maka produk ekspor asal Indonesia berpotensi terkena tarif bea masuk lebih tinggi ke AS. Akibatnya, daya saing produk bisa melemah. Karena itu, Indonesia pun mengambil langkah cepat dengan melakukan lobi agar fasilitas untuk Indonesia tidak diubah.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan pihak AS. Rencananya, pertemuan bilateral Indonesia-AS akan digelar dalam waktu dekat. “Kita lagi menunggu, mari kita duduk bersama,” ujarnya usai rapat di kantor Kemenko Perekonomian tadi malam (8/7).
Pemerintah memang terus menyiapkan langkah antisipasi terhadap dampak perang dagang ini. Karena itu, kemarin sore hingga tadi malam, Menko Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi mendadak. Tema yang dibahas adalah perang dagang.
Dalam rapat kemarin, hadir Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menlu Retno Marsudi, Menpar Arief Yahya, Mendag Enggartiasto Lukita, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong.
Rencananya, hasil rapat akan disampaikan dan dibahas dalam sidang kabinet yang rencananya dilakukan di Istana Bogor hari ini (9/7). Karena itu, para pejabat yang hadir pun belum bersedia buka suara.
Darmin Nasution menyebut, masing-masing kementerian telah diminta untuk menyampaikan kepentingan dan keterkaitan masing-masing terhadap potensi dampak dari perang dagang yang dikobarkan AS. “Mohon maaf, substansi rapat belum bisa saya sampaikan. Nunggu sidang kabinet besok (hari ini, red),” katanya singkat.
Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan yang kemarin mendampingi Enggar menambahkan, jika AS benar-benar me-review GSP untuk Indonesia, maka bisa berdampak kurang baik. Sebab, sekitar 10 persen produk ekspor Indonesia ke AS masuk dalam GSP tersebut.
“Yang jelas akan berdampak ke kita. Produk kita jadi kurang kompetitif karena harganya kan naik,” ujarnya.
Seperti diketahui, AS meluncurkan perang dagang pada Jumat (6/7) lalu dengan mengenakan tarif dengan nilai tahunan US$ 34 miliar ke 818 kategori produk Tiongkok.
Tiongkok merespons cepat dan mengumumkan kebijakan pengenaan tarif dan bea cukai 25 persen untuk produk-produk AS. Ini berlaku untuk produk pertanian, mobil, dan produk akuatik dari AS, senilai US$ 34 miliar atau setara Rp476 triliun (kurs Rp14.000/US$).
Kementerian Perdagangan China mengumumkan keseluruhan proposal bea masuk produk AS akan mencakup 659 barang senilai US$ 50 miliar, termasuk minyak mentah, diesel, dan magnetic resonance imaging kit.
Perang dagang ini pun memberikan dampak ke negara lain. Taiwan, Korea Selatan, serta negara di Asia Tenggara seperti Singapura dan Malaysia adalah negara-negara yang bergantung pada ekspor. Ketika perdagangan global dalam ancaman, maka ekonomi mereka akan sangat rentan.(ken/rin)
