Beranda Berita Utama

Setiap Bulan KPK Tangkap Kepala Daerah

BERBAGI
ilustrasi

JAKARTA–RADAR BOGOR,Penangkapan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menambah deretan daftar kepala daerah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, sepanjang 2018 sudah 20 kepala daerah yang ditangkap.

Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan mengatakan, Irwandi Yusuf sudah ditetapkan menjadi tersangka bersama tiga orang lainnya, yakni Bupati Bener Meriah Ahmadi, dan dua orang dari sektor swasta yaitu Hendri Yuzal serta Syaiful Bahri.

”KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan menetapkan empat orang tersangka,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, tadi malam (4/7).

Kata Basaria, diduga pemberian dilakukan oleh bupati Bener Meriah kepada gubernur Aceh senilai Rp500 juta. Pemberian tersebut merupakan bagian dari komitmen fee dengan total Rp1,5 miliar.

”Komitmen fee terkait izin proyek-proyek pembangunan insfrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada provinsi Aceh tahun anggaran 2018,” ujarnya.

Kemudian, Basaria menduga pemberian tersebut merupakan bagian dari komitmen fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dari setiap proyek yang dibiayai dari DOKA.

”Pemberian kepada gubernur dilakukan melalui orang-orang dekat gubernur Aceh dan bupati Bener Meriah yang bertindak sebagai perantara,” sebutnya.

”Dalam kegiatan ini lembaga antirasuah mengamankan beberapa bukti di antaranya uang sebesar Rp50 juta, bukti perbankan dan catatan proyek,” imbuhnya.

Sebagai pihak yang diduga menerima Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan Syaiful Bahri disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dan sebagai pihak diduga pemberi Ahmadi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU 32/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001.

Sementara itu, sebelumnya KPK juga menangkap sejumlah kepala daerah. Sejak awal Januari hingga kemarin ada 20 kepala daerah yang terlibat OTT. Bahkan tercatat setiap bulan ada saja kepala daerah yang harus berurusan dengan hukum. Di antaranya, Gubernur Jambi Zumi Zola, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, Wali Kota Malang Moch Anton dan Wali Kota Blitar M. Samanhudi Anwar.(ipp/jpc)

Baca Juga