BOGOR–RADAR BOGOR,Antrean pelayanan e-KTP sudah dilimpahkan ke enam kantor kecamatan, kemarin (4/7).
Hasil pantauan Radar Bogor di tiga kecamatan, warga yang antre untuk mendapat e-KTP masih terlihat. Meskipun, antreannya lebih sedikit dibandingkan saat di kantor Disdukcapil. Misalkan di Kecamatan Tanahsareal.
Seharian kemarin, warga yang datang mencapai 250 pendaftar. Sementara kecamatan hanya membatasi 200 orang per hari. Jika terlambat datang, warga diminta balik lagi keesokan harinya.
Hal sama juga terjadi di Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Tengah. Bahkan, sebagian warga harus gigit jari dan kembali besok, karena pukul 08.00 pun, nomor antrean sudah penuh.
“Antreannya sudah habis sejak pagi, Pak. Silakan besok balik lagi pagi-pagi ke sini,” kata petugas loket kepada Abdul Dole (30), warga Kelurahan Kedungbadak, yang hendak membuat KTP di Kecamatan Tanahsareal.
Penolakan itu pun membuat mereka yang ikut mengantre sejak pagi kecewa. Apalagi, Abdul mengaku sudah berusaha datang pagi yakni pukul 08.00. Namun lantaran tidak kebagian nomor antrean, ia pun terpaksa kembali ke rumah.
“Iya, besok saya datang lebih pagi lagi. Saya kira enggak bakal antre gini,” akunya, yang didampingi istri dan dua anaknya.
Warga lain, Afifah (25), mengaku bersyukur bisa mendapatkan nomor antrean meski urutan 166. Padahal, ia datang pukul 07.00, sejam sebelum kantor dibuka. “Antreannya di sini sudah panjang. Saya kemarin sudah ke Disdukcapil disuruh ke sini,” kata dia.
Ia pun mengeluhkan fasilitas yang kurang memadai bagi warga. Warga terpaksa berjemur hingga siang hari hanya untuk menyerahkan surat keterangan (suket) KTP sementara. “Di sini masih antre, padahal bukan untuk mendapat e-KTP,” keluhnya.
Sebagai pekerja, dia terpaksa izin berkali-kali untuk mendapatkan e-KTP. Oleh karena itu, ia berharap setelah hari ini (kemarin, red) tidak ada proses panjang menunggu. “Jadi seharian beres. Ini saya sudah tidak masuk kerja,” ungkapnya.
Camat Tanahsareal Asep Kartiwa mengatakan, sudah mengantisipasi membeludaknya antrean. Mulai dari nomor, sampai kursi bagi warga. Namun, ia mengakui kurangnya fasilitas yang dipersiapkan.
“Diupayakan senyaman mungkin, disesuaikan dengan kemampuan kami. Inginnya nyaman ber-AC, pengennya mah pakai tenda,” kata Asep.
Meski ada perbedaan antrean dari hari biasa, kecamatan memastikan proses pengajuan berjalan lanjar.
“Sesuai instruksi wali kota, sudah dipeecepat nantinya dari Disduk di-drop ke kami KTP-nya. Kecamatan kemudian meneruskan ke kelurahan untuk diantarkan oleh petugas ke masing-masing warga atau melalui RT/RW,” kata Asep.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik Uchok Sky Khadafi menjelaskan bahwa manajemen yang dilakukan Pemkot Bogor dalam mencetak e-KTP terbilang karut-marut.
Membeludaknya antrean sudah pasti terjadi lantaran pencetakan dilakukan terpusat di kantor Disdukcapil Kota Bogor. Terlebih, pencetakan sempat tersendat beberapa waktu lantaran tinta habis.
“Kalau terpusat di dinas, memperlihatkan bahwa manajemennya sangat jelek. Dampaknya menyiksa rakyat sendiri,” ungkapnya kepada Radar Bogor, kemarin.
Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) itu mengatakan, idealnya pencetakan kartu identitas penduduk itu dilakukan di masing-masing kelurahan. Gagasan Wali Kota Bogor Bima Arya untuk melakukan pencetakan di masing-masing kecamatan pun, menurutnya masih kurang efektif.
“Seharusnya e-KTP ini yang mengelola adalah kelurahan masing-masing. Kalau di kecamatan juga masih numpuk. Harusnya di kelurahan, jadi sarana dan prasarana dipindahkan ke masing-masing kelurahan,” terangnya.
Uchok berharap Pemkot Bogor menaruh perhatian lebih atas kondisi yang banyak dikeluhkan masyarakat Bogor ini. Maka, tidak ada lagi alasan Pemkot Bogor keterbatasan anggaran.
“Kan dari awal sudah dilatih. Kemarin saya baca alatnya udah ada yang di kelurahan. Jangan-jangan ada yang dikorup,” kata Uchok.(don/fik/c)
