BOGOR-RADAR BOGOR,Sempat gagal tahun ini lantaran penolakan dari DPRD Kota Bogor, subsidi transportasi Kota Bogor bakal berlaku tahun depan. Jumlahnya pun berbeda. Jika yang diusulkan pada APBD 2018 sebesar Rp80 miliar, di tahun 2019 diajukan sebesar Rp17,6 miliar. Untuk itu, pemberlakuan konversi dari angkot ke bus pun dilakukan secara bertahap.
Wali Kota Bogor Bima Arya menjelaskan, kini sudah ada badan hukum angkot yang siap untuk konversi ke bus. Hanya, karena subsidinya baru berlaku 2019, maka operasionalnya belum bisa ditentukan pemkot.
“Salah satu badan hukum, Dewi Asmara sudah siap. Mereka enggak subsidi. Kalau enggak subsidi mereka belum kita paksa untuk berhenti di shelter-shelter. Makanya bertahap. Begitu tahun depan sudah kita kasih subsidi, baru,” jelasnya kepada Radar Bogor saat ditemui di kediamannya, Komplek Baranangsiang Indah, Kecamatan Bogor Utara, Sabtu (30/6).
Ia menegaskan, pemberlakuan subsidi bukan untuk pengadaan bus. Melainkan untuk operasional per kilometer masing-masing badan hukum. Nantinya, masing-masing badan hukum yang siap mengonversi kendaraannya menjadi bus membuat proposal untuk pengajuan subsidi.
“Busnya mereka leasing sendiri. Misalkan saya punya 50 bus, nanti saya ajukan proposalnya operasional saya sekian. Nanti proposalnya dilakukan asessment oleh pemkot,” urainya.
Subsidi tersebut akan berimplikasi pada murahnya harga tiket bus. Meski begitu, masing-masing badan hukum perlu mengikuti arahan dari Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT), yang nantinya menjadi Bus Management Company.
“Ini ada 25 badan hukum, itu nanti dikelolanya oleh PDJT. Statusnya pun berubah nanti, bukan badan usaha milik daerah (BUMD), tapi jadi badan layanan umum daerah (BLUD),” kata Bima.
Bima optimis, dalam waktu tiga sampai empat tahun ke depan, jumlah angkot di Kota Bogor akan berkurang. Konsepnya masih sama, bus untuk kendaraan di koridor utama, sedangkan angkot untuk kendaraan feeder.(fik/c)
