JAKARTA–RADAR BOGOR,Kementerian PUPR mendapatkan jatah Rp13,73 triliun dari surat berharga syariah negara (SBSN) 2018 untuk pembangunan infrastruktur. Jumlah tersebut berdasar revisi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Kementerian PUPR Maret 2018.
Dana tersebut nanti akan digunakan untuk membiayai pembangunan 267 proyek infrastruktur jalan dan sumber daya air (SDA). Jumlah tersebut terbagi di Direktorat Jenderal Bina Marga Rp8,35 triliun untuk 113 proyek jalan dan jembatan, Lalu pada Ditjen Sumber Daya Air (SDA) Rp5,38 triliun untuk mendanai 154 proyek infrastruktur SDA (selengkapnya, lihat grafis).
Kepala Biro Komunikasi Publik PUPR Endra S Atmawidjaja optimistis bahwa pembiayaan infrastruktur akan lancar. SBSN atau obligasi syariah negara adalah salah satu inovasi pembiayaan.
“Karena tentu pembiayaan melalui APBN sangat terbatas. Dalam RPJMN 2015-2019, total kebutuhan belanja infrastruktur adalah Rp5.519 triliun,” kata Endra Sabtu (30/6).
Menurut dia, inovasi pembiayaan adalah salah satu faktor penting pendukung tercapainya target pembangunan infrastruktur. ”Faktor lainnya adalah political will, kejelasan dalam prosedur pengadaan tanah dan inovasi teknologi,” katanya.
Endra menjelaskan, alokasi pembiayaan SBSN 2018 digunakan untuk proyek infrastruktur yang memberikan dampak besar terhadap peningkatan ekonomi melalui peningkatan konektivitas antarwilayah, terutama yang digunakan sebagai jalur logistik, pariwisata, dan jalan akses ke pelabuhan dan bandara.
Beberapa proyek jalan dan jembatan yang nanti dibiayai SBSN adalah pembangunan jalan akses Bandara Kertajati, flyover (FO) Gombong, jalan tol Solo-Kertosono yang menjadi porsi pemerintah, dan Jembatan Musi IV. Lalu jalan nasional Sofi-Wayabula, jalan nasional Tapan-Batas Bengkulu, pembangunan jalan perbatasan di Provinsi NTT, pembangunan jalan Trans Papua dan perbatasan Papua, serta pembangunan jalan perbatasan Kalimantan Barat.
Beberapa contoh proyek sumber daya air yang dibiayai SBSN adalah pembangunan pengaman pantai Pulau Nongso sebagai pulau terluar Indonesia yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.
Ada juga pembangunan prasarana pengendali banjir Sungai Progo dan Sungai Serang di Jogjakarta, Embung Cihaurseah di Jawa Barat, dan daerah irigasi Rawa Bade di Papua.
Endra menambahkan, keunggulan SBSN sebagai sumber pendanaan dari dalam negeri berdampak pada kemandirian pembangunan infrastruktur di mana kontraktor dan konsultan yang terlibat sepenuhnya merupakan orang Indonesia.(tau/oki)
