Homestay di Derawan yang pernah disinggahi mantan Presiden Soeharto termasuk yang jadi korban abrasi. Penyebabnya beragam, mulai faktor alam sampai pengambilan pasir dan terumbu karang.
ARIE PRAMANA-ARI PUTRA, Berau
RIDWANSYAH menunjukkan foto yang tersimpan di ponsel pintarnya. ”Ini dulunya masih ada pantai. Tapi, sekarang sudah tidak ada lagi,” kata ketua RT I Kampung Balikukup itu kepada Berau Post (Jawa Pos Group).
Balikukup adalah satu di antara beberapa pulau di wilayah Berau, Kalimantan Timur, yang tergerus abrasi. Buntutnya, pulau itu sekarang jadi berbentuk seperti oval karena pantai di kedua ujungnya telah habis.
Untuk bisa sampai ke pulau tersebut, perjalanan lima jam harus ditempuh dari Tanjung Redeb, ibu kota kabupaten, ke Batuputih, kecamatan tempat Balikukup berada. Dari Batuputih untuk menyeberang ke Balikukup butuh 1–2 jam.
Abrasi kian parah dalam empat tahun terakhir. Yang terparah ada di RT 3. Sekitar 20 rumah terancam ambruk.
Sebagian sudah ada yang miring dan tiang fondasi rumah warga ada yang terpaksa harus disambung untuk menambah ketinggian. Bahkan, sudah ada warga yang memindahkan rumahnya karena ambruk dihantam ombak. Pohon-pohon kelapa di bibir pantai juga sudah banyak yang tumbang karena abrasi.
Abrasi di RT 3 pulau yang dihuni sekitar 1.000 jiwa itu diperkirakan sudah mencapai 30–40 meter. Berbeda dengan wilayah RT 2 yang baru beberapa rumah terkena dampak abrasi.
Menurut Ridwan, ketika air pasang besar atau angin selatan, rumah-rumah di bibir pantai terlihat seperti kapal yang mengarungi lautan dan dihantam gelombang. Air naik hingga di kolong rumah. Tak jarang, penghuni rumah memilih mengungsi saat air pasang.
”Kalau angin selatan benar-benar ngeri. Bahkan, di pos polisi (Balikukup) itu depannya sudah air kalau pasang besar dan polisi pun ngungsi,” tuturnya.
Malam itu (24/6) Ridwan mengajak tim ke ujung pulau di RT 3. Dia menunjukkan rumah-rumah yang dahulu berjarak puluhan meter dari pantai dan kini sudah berada beberapa meter saja saat air surut.
Selain rumah-rumah penduduk Balikukup, yang juga turut terancam abrasi adalah aset pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) bernilai Rp10 miliar yang ada di RT 3. Pasalnya, gedung operator dan pagar PLTS dengan daya 100 kilowatt-peak (kWp) tersebut tinggal berjarak 2 meter saja dari laut ketika air pasang.
PLTS itu merupakan hibah dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2017. ”Ini vital juga karena waktu mau dibangun tidak ada tempat yang luas lagi selain di ujung pulau,” kata Ridwansyah. Bukan hanya Balikukup yang berada di pesisir selatan Berau yang tergerus abrasi. Derawan, pulau yang jadi primadona pariwisata Berau dan Kalimantan Timur, pun demikian.
Tak ada lagi lapangan voli pantai yang dulu jadi venue PON 2008. Tinggal pasir putih yang terendam air laut.
Salah satu homestay milik PT Kertas Nusantara (dahulu Kiani Kertas) yang pernah jadi tempat persinggahan mantan Presiden Soeharto ketika berlibur ke Pulau Derawan juga ambruk dan terendam air laut.
”Tiga tahun yang lalu, cuma eks helipad yang tenggelam. Tapi, sekarang lapangan voli ini juga sudah tenggelam,” ungkap Wahyu, salah seorang pemuda setempat.
Nasib serupa dialami Pulau Sambit di Kecamatan Maratua. Daratan yang tersisa di sana cuma sekitar 0,18 kilometer. Untuk melindunginya, pulau tersebut harus dikelilingi benteng penahan ombak.
Tak seperti Balikukup dan Derawan, Sambit tak berpenghuni. Tapi, peran pulau tersebut vital. Di situ ada pos petugas navigasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang menjaga menara suar pelayaran. Pulau itu menjadi titik nol pelayaran. Jika tidak ada pulau dan menara suar di sana, bisa saja banyak kapal yang karam.
Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau Rahmad yang didampingi Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Air Dahri, persoalan abrasi sebenarnya bukanlah hal baru. Sudah berlangsung puluhan tahun silam.
Namun, pengikisan pantai itu semakin parah sejak 2010 di beberapa pulau yang masuk gugusan Kepulauan Derawan. ”Abrasi di Balikukup dan Derawan itu disebabkan permainan arus,” kata Dahri.
Namun, menurut Ridwansyah, abrasi di Balikukup adalah dampak dari pengambilan pasir dan terumbu karang di sekitar pantai. Yang digunakan untuk bahan bangunan rumah-rumah penduduk, termasuk kediamannya.
”Saya akui, sayalah orang pertama yang pakai batu karang dan pasir untuk bangun rumah. Kemudian, warga ramai-ramai ikut menggunakan,” terangnya.
Sadar dilarang dan telah mengetahui dampaknya, Ridwan kini melarang warganya untuk mengambil pasir pantai dan terumbu karang. ”Saya pastikan sekarang sudah tidak ada lagi karena sudah ada sosialisasi juga dari pemerintah,” jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Berau Saga yang berasal dari Derawan menuturkan, abrasi di Derawan bukanlah hal baru. Bedanya dengan sekarang, dulu abrasi terjadi akibat adanya perubahan musim. Baik musim angin utara maupun angin selatan.
Kondisi itu terus-menerus terjadi hingga 2009. Setahun kemudian, dampak abrasi tak bisa dibendung lagi hingga saat ini. Tak kurang 50 sampai 70 meter bibir pantai telah hilang. Atau kurang lebih 10 meter setiap tahun.
Abrasi, menurut dia, kian parah sejak jembatan dan dermaga milik PT Kertas Nusantara dirobohkan pada 2014. Untungnya, ada jembatan kayu yang dibangun tepat berada di sisi pulau yang terkena abrasi itu. Yang menurut Saga secara tidak langsung mampu menahan atau memperlambat abrasi.
”Coba lihat di arah BMI (salah satu resor di Pulau Derawan, red). Karena masih ada jembatannya, justru tidak terjadi abrasi,” ujarnya.
Pemerintah Kampung Balikukup sebenarnya pernah mengalokasikan Rp80 juta yang bersumber dari alokasi dana kampung (ADK) tahun 2015 untuk penanganan abrasi sementara. Yakni, membuat penahan berupa dinding dari kayu ulin di beberapa titik pantai yang abrasinya terlihat parah.
Sayang, usaha tersebut tak berhasil dan dinding kayu hancur dihantam ombak. ”Pernah juga kami isi karung dengan pasir untuk jadi penahan ombak, tapi malah hanyut,” ujar Ridwan.
Karena upayanya tak berhasil, Ridwan lantas mengusulkan program penahan abrasi saat musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kecamatan untuk diteruskan ke tingkat kabupaten. Namun, sampai sekarang belum juga terealisasi.
Kepala Kampung Pulau Derawan Bahri justru mengaku pasrah melihat masalah abrasi di pulau yang dengan luas sekitar 44 hektare dan berpenduduk lebih dari 1.500 jiwa itu. Sebab, sudah dua kali pemerintah merencanakan pembangunan penahan ombak untuk mencegah abrasi di Pulau Derawan, tapi tak kunjung terlaksana.
”Malah Pulau Sambit yang duluan dibangunkan. Makanya, saya saat ini sebenarnya sudah terserah bagaimana baiknya, yang penting abrasi ini tidak terjadi lagi,” keluhnya.
Apa yang terjadi di Derawan tersebut tentu juga memusingkan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau Mappasikra
Mappaseleng. Sebab, di tengah meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke sana, luas pantai yang tersisa di pulau tersebut justru kian menyusut.
”Sebagai instansi yang mengurusi pariwisata, kami merasa Pulau Derawan sangat perlu lahan pantai lagi. Tapi, tentu penanganan abrasi harus melalui kajian dulu,” katanya.
Wakil Bupati Berau Agus Tantomo menjelaskan, tahapan penanganan abrasi di pulau-pulau yang ada di Berau sebenarnya telah dimulai. Pemkab Berau, ujar Agus, telah menurunkan tim teknis sejak 2017. Dan, kini tengah menyusun perencanaan penanganan abrasi untuk Pulau Balikukup.
”Bergantung hasil perencanaannya nanti. Kalau butuh anggaran besar, kami akan perjuangkan ke pemerintah pusat,” jelasnya.(*/udi/c10/ttg)
