BOGOR–RADAR BOGOR,Satu per satu kekalahan di pemilihan kepala daerah serentak ditelan PDI Perjuangan. Di Jawa Barat, dari 17 pilkada termasuk gubernur, PDIP kalah di 14 wilayah.
Data yang dihimpun dari sejumlah quick count lembaga survei dan real count sementara KPU Jawa Barat, kekalahan dirasakan PDIP yakni: pilgub Jawa Barat; Kota Bogor; Kabupaten Bogor; Kabupaten Purwakarta; Kabupaten Ciamis; Kota Bandung; Kabupaten Garut; Kota Cirebon; Kota Sukabumi; Kota Banjar; Kabupaten Sumedang; Kabupaten Subang; Kabupaten Bandung Barat; Kabupaten Majalengka.
Hingga tadi malam (27/6), partai pemenang pemilu 2014 lalu itu hanya menang di tiga wilayah yakni Kota Bekasi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan.
Di Kota Bekasi, berdasarkan quick count Saiful Mujani, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Rahmat Effendi-Tri Adhianto Tjahyon unggul 68,03% dari pasangan Nur Supriyanto-Adhy Firdaus Saady yang memperoleh 31,97%.
PDIP mengusung Rahmat-Tri bersama Partai Golkar, PAN, PPP, Hanura, Demokrat dan PKB. Sedangkan lawannya, Nur-Adhy diusung PKS dan Gerindra.
Lalu di Kabupaten Cirebon, pasangan yang diusung PDIP yakni Sunjaya Purwadisasrta dan Imron Rosyadi meraih 32,94 % mengungguli pasangan lainnya; Kalinga-Dian Hernawa Susanty yang diusung Partai Gerindra dan PKS meraih 26,08% suara, dan Rakhmat dan Yayat Ruhyat 15,01 %, Muhammad Lutfi dan Nurul Qomar 25,96%.
Tak hanya di Jawa Barat, kekalahan juga dirasakan di PDIP wilayah lainnya. Berdasarkan hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei, calon gubernur yang diusung PDIP kalah di 11 provinsi dari 15 provinsi di luar Maluku Utara dan Papua.
Dari 15 provinsi yang memiliki hasil quick count, PDIP hanya menang di empat daerah yakni Pilgub Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Selatan dan Maluku. Sedangkan pasangan calon yang diusung PDIP kalah di sejumlah provinsi di antaranya, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, dan Lampung.
Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan kekalahan di beberapa provinsi tak bisa dikatakan sebagai kelemahan PDIP. Menurutnya, ada beberapa wilayah yang memang bukan basis PDIP. Meski begitu, hasil Pilgub 2018 di wilayah tersebut dianggap Eva cukup baik mengingat mereka tak punya basis massa tetap.
“Kayak di Jabar, yang kita kalah itu kan bukan daerah kita. Pilgub selalu kalah ya di Jatim. Jadi bukan kemudian ada orang yang menyimpulkan,” ujarnya.
Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan merupakan 5 dari 11 provinsi yang tak dimenangkan PDIP. Menurut Eva, faktor ketokohan calon yang diusung hingga popularitas menjadi penyebabnya.
Sektretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya tak pesimistis melihat hasil beberapa lembaga survei yang menempatkan dua pasang calon gubernur dan wakil gubernur usungannya itu kalah di Jawa. PDIP ingin menunggu hasil resmi pemilihan kepala daerah ini dari KPU.
Sebab kata Hasto, indikasi menang dan kalah dalam demokrasi adalah hal biasa.
“Rekapitulasi sesungguhnya tetap berdasarkan perhitungan KPU,” kata Hasto kemarin (27/6).
PDIP diakuinya telah berupaya maksimal mengusung calon-calon kepala daerah terbaik. Seperti di Jawa Timur. Berdasar hasil hitung cepat beberapa lembaga survei, pasangan nomor urut 1 Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak mampu mengungguli Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno.
Dalam survei yang dirilis Indikator Politik Indonesia, Khofifah-Emil mendapat perolehan suara 53,64 persen. Jauh meninggalkan Gus Ipul-Puti yang hanya mendapat 46,36 persen. Dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, Khofifah-Emil unggul di 25 daerah.
Yakni, Bondowoso, Jember, Probolinggo, Kota Probolinggo, Kota Malang, Pamekasan, Sumenep, Sidoarjo, Gresik, dan Surabaya. Berikutnya, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Ngawi, Madiun, Kota Madiun, Nganjuk, Mojokerto, Kota Mojokerto, Kediri, Kota Kediri, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, dan Tulungagung.
Sementara itu, Gus Ipul-Puti hanya unggul di 13 kabupaten/kota. Yaitu, Banyuwangi, Situbondo, Lumajang, Pasuruan, Kota Pasuruan, Malang, Kota Batu, Blitar, Kota Blitar, Jombang, Bangkalan, Sampang, dan Magetan. Menurut Hasto pihaknya tetap memilih untuk menunggu hasil perhitungan KPU.(jp/dtc)
