25 radar bogor

Ajak Budayawan Sukseskan Pilkada, Sosialisasi KPU-SLW

KOMPAK: Kesatuan Pemangku Adat dan Budaya Sunda Langgeng Wisesa (SLW) usai sosialisasi pilkada serentak bersama KPU di Graha Pena Radar Bogor, Jumat (22/6) lalu.
KOMPAK: Kesatuan Pemangku Adat dan Budaya Sunda Langgeng Wisesa (SLW) usai sosialisasi pilkada serentak bersama KPU di Graha Pena Radar Bogor, Jumat (22/6) lalu.

BOGOR–RADAR BOGOR, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor bekerja sama dengan Kesatuan Pemangku Adat dan Budaya Sunda Langgeng Wisesa (SLW) dan Harian Radar Bogor menggelar sosialisasi Pilkada serentak 2018 di Graha Pena, Jl KH Abdullah bin Nuh, Taman Yasmin, Jumat (22/6).

Kegiatan yang dikemas dalam bentuk diskusi santai, menghadirkan sejumlah pakar sebagai nara sumber dan diikuti 100 peserta dari komunitas adat Sunda se-Kota Bogor, dan hadir juga tamu dari komunitas dari Kabupaten Bogor dan Cianjur ini sarat akan makna kesundaan.

Narasumber yang dihadirkan yakni: Komisioner KPU Kota Bogor Bambang Wahyu, CEO Radar Bogor Group Hazairin Sitepu, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Karang Taruna Budi Setiawan, dan Ketua Dewan Pakar SLW, Ki Gatut Susanta.

Kegiatan bertajuk ”Sambung Rasa Pelaku Seni Budaya Sunda dengan Pemangku Adat SLW dalam Rangka Sosialisasi Pilkada Serentak 2018” tersebut dipandu Koordinator Desa Hejo Ki Ahmad Fahir.

Bambang Wahyu selaku komisioner KPU, mengajak masyarakat adat dan budaya Sunda dan umumnya warga Kota Bogor, agar berpartisipasi menyukseskan Pilakada serentak 2018.

”Pilkada berkualitas ditentukan tiga faktor. Pertama, penyelenggaraan pemilu berintegritas. Kedua, partisipasi pemilih tinggi. Ketiga, pemilih cerdas dalam menentukan pilihan,” ujar Bambang. Ia juga mengaku sangat merasa terhormat bisa berada di tengah-tengah keluarga besar Sunda Langgeng Wisesa.

Sementara itu, Hazairin Sitepu menyoroti pentingnya aspek substansi dalam mendorong pilkada berkualitas, terutama dalam kaitan mendorong visi kepemimpinan yang pro-kearifan lokal Sunda.

”KPU lebih berorientasi pada demokrasi prosedural. Masyarakat, terutama para budayawan Sunda, perlu mendorong terwujudnya demokradi yang substantif, dan perlu diantisipasi tingkat partisipasi masyarakat mengingat Pilkada tanggal 27 ini di tengah-tengah libur anak sekolah,” tegas Hazairin.

Narasumber dari Dewan Pimpinan Nasional Karang Taruna, Budi Setiawan menyoroti bahaya demokrasi liberal yang hanya mengedepankan pasar bebas suara alias hanya berorientasi suara terbanyak.

”Demokrasi perlu didorong agar lebih manusiawi dan berbudaya. Jangan hanya suara terbanyak yang dijadikan ukuran pilkada atau pileg. Namun juga aspek-aspek kemanusiaan dan kearifan lokal, negara-negara maju seperti Jerman pun masih mengedepankan kearifan,” terang Budi.

Ketua Dewan Pakar SLW Ki Gatut Susanta menambahkan, para leluhur Sunda baik di beberapa kitab kuno Sanghyang Siksakandang Karesian, riwayat Kerajaan Salakanagaradan cerita seperti Eyang Tajimalela, sudah memberikan contoh bagaimana cara memilih pemimpin yang baik dan bijak.

”Leluhur Sunda dari beberapa abad silam sudah mengajarkan cara-cara yang baik dalam memilih pemimpin. Pemimpin yang dipilih harus mempunyai visi silih asah, silih asuh dan silih asih,” tegas Gatut.

Ki Karyawan Fathurachman sebagai ketua umum Pemangku Adat dan Budaya Sunda Langgeng Wisesa mengungkapkan, pilkada menjadi momen yang tepat untuk memilih pemimpin yang memiliki prinsip kuat keberpihakan pada budaya Sunda.

Sedangkan Bah Eman Sulaeman, dalam sesi dialog, menyerukan warga Bogor untuk memilih pemimpin sesuai ajaran karatuan Sunda yang diajarkan Prabu Darmasiksa, yakni pinter, singeur, jeung bageur.

Dalam sosialisasi tersebut selain digelar pemaparan dari para ahli dan kasepuhan Sunda, juga dilakukan MoU oleh Komisioner KPU Kota Bogor Bambang Wahyu dan Ketua Umum Sunda Langgeng Wisesa Ki Karyawan Fathurachman.

Para budayawan dan pelaku seni budaya Sunda berkomitmen bekerja sama dalam menyukseskan pilkada dengan mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya demi mewujudkan pilkada berkualitas dan aman.

Mereka bahkan sepakat mewujudkan pilkada damai yang berkualitas, bukan malah dengan adanya demokrasi mengancam perpecahan negeri ini.(*)