Beranda Berita Utama

Bantah Usulkan M Irawan jadi Pj Gubernur Jabar, Presiden Jokowi Cuci Tangan

BERBAGI
Presiden Joko Widodo

BOGOR–RADAR BOGOR,Presiden Joko Widodo mengaku tidak pernah mengusulkan Komjen Mochamad Iriawan menjadi penjabat (Pj) gubernur Jawa Barat. Pengangkatan mantan kapolda Jabar itu sepenuhnya wewenang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

“Dari bawah. Dari Kemendagri baru ke kita (saya),” ujarnya sehabis meninjau penger­­jaan proyek runway Bandara Soekarno-Hatta, kemarin (21/6).

Kendati telah menjadi polemik, Jokowi meyakini pengangkatan Komjen Iriawan sebagai Pj gubernur Jabar sudah melalui tahapan yang tepat. Termasuk pengkajian dan pertimbangan yang matang dari Kemendagri.

“Semuanya sudah dalam pengusulan Pj gubernur Jabar. Saya kira lebih detail, silakan tanya ke Mendagri ya,” ujar Jokowi.

Seperti diketahui, Perwira tinggi Polri yang juga Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional Komjen Iriawan kini didaulat sebagai penjabat gubernur Jawa Barat, menggantikan Ahmad Heryawan yang habis masa jabatannya pada pekan lalu.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Iriawan sebagai penjabat gubernur Jawa Barat dilakukan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo di Gedung Merdeka, Bandung, Senin (18/6). Pelantikan Iriawan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Indonesia Nomor 106/P Tahun 2018 tentang Pengesahan Pemberhentian dengan Hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Masa Jabatan Tahun 2013-2018 dan Pengangkatan Penjabat Gubernur Jawa Barat.

Sejatinya, Kemendagri memiliki tiga nama yang masuk dalam bursa Pj gubernur Jabar. Komjen Iriawan terpilih karena pengalamannya sebagai kapolda Jabar. Hal itu ditegaskan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Soni Soemarsono ketika dihubungi kemarin.

“Penguasaan wilayah itu menjadi pertimbangan utama dan proses pengambilan keputusan itu didiskusikan bersama,” cetusnya. Soni menjelaskan, penunjukan penjabat gubernur tak harus berasal dari orang yang bertugas di Kemendagri.

“Kami minta Kemenkumham, Polhukam, minta lagi di Lemhanas. Siapa aja bisa tergantung kompetensinya, satu di Maluku, satu di Bali, di Jawa Timur, udah diplot-plot begitu, yang bebannya mungkin sesuai dengan kemampuannya,” papar Soni.

Soal netralitas, birokrat yang pernah diplot sebagai Pj gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, pihaknya tidak segan untuk mencopot Komjen Iriawan jika kedapatan turut bermain politik.

“Lihat saja, kalau memang ada pelanggaran, mobilisasi dukungan terhadap salah satu calon dari polisi, besok pagi pun bisa diberhentikan,” tegasnya.

Sebab itu, Soni mempersilakan masyarakat mengawasi dan melaporkan, jika Iriawan tak netral dalam pilkada. Kemendagri, kata dia, akan langsung memecat Iriawan apabila terbukti mendukung atau memobilisasi dukungan kepada salah satu calon kepala daerah dalam pilkada Jawa Barat.

Meski demikian, Soni masih yakin Iriawan akan on the track. Itu hasil survei elektabilitas Anton Charliyan dan sekondannya, TB Hasanuddin, yang masih rendah hingga saat ini.

Berdasarkan survei teranyar yang dilakukan Indo Barometer pada 7–13 Juni 2018, pasangan TB Hasanuddin-Anton Charliyan (Hasanah) mendapatkan suara 5 persen, terendah dibanding tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari mengatakan pelantikan Iriawan tidak ada korelasinya dengan suara Hasanah.

Sumarsono mengatakan, mobilisasi dukungan pun akan sulit dilakukan dalam H-6 penyelenggaraan pilkada serentak. “Jarak beberapa hari dengan posisi hasil survei seperti ini kan enggak mungkin mobilisasi itu,” ujarnya.

Iriawan sendiri sebelumnya bersumpah akan menjalankan tugasnya dengan baik. ”Saya tidak ingin mencoreng nama baik sendiri hanya karena persoalan (netral) tersebut. Masyarakat jangan ragu atas penunjukan saya sebagai Pj gubernur Jawa Barat, saya pastikan, saya akan netral,” paparnya.

Justru, kata Iriawan, salah satu tugasnya sebagai penjabat gubernur adalah mengawasi aparatur sipil negara (ASN) supaya netral.(gar/rol/tem)

Komentar Anda

Baca Juga