BANDUNG-RADAR BOGOR,Sengkarut penunjukan Komjen Pol M Iriawan sebagai penjabat (Pj) gubernur Jawa Barat terus bergulir. Sempat ada drama politik terjadi sebelum penaikan sang jenderal. Oleh para ahli hukum tata negara, langkah yang diambil pemerintahan Jokowi saat ini kelewat politis dan tidak etis.
Data yang dihimpun Radar Bogor, setelah masa jabatan Ahmad Heryawan habis 13 Juni lalu, pemerintah sempat menunjuk Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa sebagai pelaksana harian (Plh) gubernur Jawa Barat.
Penunjukan Iwa sebagai Plh berdasarkan telegram Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dengan Nomor 121.32/3694/Sj yang diterbitkan Jumat (8/6) lalu.
Penunjukan tersebut lantaran sejak 13 Juni 2018, masa jabatan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar berakhir.
Namun, tugas Iwa sebagai Plh gubernur Jabar rupanya hanya lima hari. Sebab, Kemendagri melantik Iriawan sebagai Pj gubernur Jabar, Senin 18 Juni.
Pakar Hukum Tata Negara Djohermansyah Djohan mengatakan, pengangkatan Iriawan sama sekali tidak menabrak aturan. Namun, persoalannya lebih kepada kepatutan dan faktor etis pada etika pemerintahan. Baca selengkapnya di Epaper Radar Bogor hari ini (dka/gal/d)
