BOGOR–RADAR BOGOR,Hari ini (21/6) warga yang ingin mendapatkan KTP Elektronik (e-KTP) sudah bisa datang di Kantor Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor. Setelah sempat libur selama Lebaran, layanan kependudukan itu, sudah kembali dibuka.
Masih tersisa 26 ribu blanko e-KTP lagi dari total 32 ribu blanko e-KTP yang dimiliki Disdukcapil. “Terhitung sejak Senin (4/6) sampai dua hari sebelum lebaran atau Selasa (12/6) kami sudah mencetak sekitar enam ribu e-KTP,” ujar Kabid Data dan Informasi Kependudukan pada Disdukcapil Kota Bogor, Agus Supriatna.
Agus menuturkan, pelayanan di kantor Disdukcapil akan buka seperti biasa. Yakni, mulai dari pukul 08.00-16.00WIB. Untuk mengantisipasi terjadinnya ledakan antrean panjang, kata Agus, sebelumnya Disdukcapil telah memberi instruksi kepada aparat di wilayah. Mulai dari kecamatan, kelurahan, dan khususnya RW hingga RT.
Diharapkan, petugas RT RW bisa mengkolektifkan warganya. Dengan syarat menyerahkan surat keterang (suket) asli e-KTP ke RT RW. “Sehingga dapat mengefisensi waktu dan warga tidak perlu repot mengantre,” jelas Agus.
Namun demikian, lanjut Agus, Disdukcapil telah melakukan persiapan. Mulai dari pengamanan oleh Satpol PP sampai penambahan petugas loket. Warga dapat mengantri seperti biasa mengunakan nomor antrean di loket yang sudah disediakan.
Di samping e-KTP, kata Agus, Disdukcapil juga melayani pembuatan dokumen kependudukan lainnya. Dari mulai surat pindah datang, permohonan akte kelahiran dan kematian. “Termasuk legalisir. Semua pelayanan seperti biasa,” kata Agus.
Terpisah, Ketua RT 07/05, Kelurahan Kedung Badak, Tanah Sarel, Nana mengatakan, sudah mengajak wargannya untuk mencetak e-KTP secara kolektif. Saat ini sudah ada 37 warga yang ikut dikolektifkan. Menurutnya, kendala yang terjadi adalah bagi petugas RT dan RW yang kesehariannya juga bekerja. Sehingga harus meluangkan waktu untuk mengurusnya. “Kita kan tidak setiap hari ada disini.,” ungkap teknisi litrik pabrik ini.
Terkait kabar adannya uang ongkos, Ia pun tidak menepisnya. Pasalnya, warga dengan sukarela memberikan tanpa diminta oleh pengurus. “Kita tidak pernah meminta atau mematok. Tapi warga sukarela kasihnya dan ini digunakan untuk biaya operasional,” terangnya. (don/c)
