BANDUNG-RADAR BOGOR,Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Komjen Pol Mochamad Iriawan belum bisa duduk tenang di kursi kekuasaannya. Dia dan Kementerian Dalam Negeri kini harus menghadapi kritikan yang kian mengalir deras. Termasuk perlawanan politik DPR via hak angket.
Pascalibur lebaran, DPR saat ini sedang menggalang hak angket terhadap pelantikan Komjen Iriawan atau yang biasa disapa Iwan Bule. Yang sudah pasti dalam barisan perlawanan, antara lain, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Gerindra. Mereka merupakan inisiator hak angket.
Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menilai, penetapan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar memunculkan potensi pelanggaran sejumlah UU. Pelanggaran paling mencolok adalah posisi Iriawan yang notabene perwira Polri aktif, tapi tetap diangkat sebagai Pj gubernur. Mardani memastikan bahwa pihaknya akan mendukung penggalangan angket.
”PKS menganggap ini sebuah kesalahan fatal. Dan, bagian dari fungsi pengawasan PKS di parlemen akan membersamai hak angket ini,” kata Mardani.
Menurutnya, penggalangan angket akan langsung diinisiasi usai masa libur Lebaran. ”Akan sesuai mekanisme yang berlaku,” lanjutnya.
Fadli Zon, wakil ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra mengatakan, partainya sangat mendukung dibentuknya pansus hak angket terkait pengangkatan perwira Polri aktif sebagai Pj Gubernur Jabar.
Fraksi Partai Gerindra di DPRD Jawa Barat sudah mengambil sikap tegas memboikot pelantikan Pj Gubernur Jabar yang cacat hukum.
