JAKARTA-RADAR BOGOR,KPU memastikan persiapan penyelenggaraan Pilkada serentak 27 Juni 2018 sudah mencapai lebih dari 90 persen. Logistik juga siap dikirim ke kecamatan.
KPU terus memantau persiapan pilkada. ”Untuk memastikan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara,” terang Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi.
Namun ada beberapa hal yang harus dilakukan daerah yang mengadakan pilkada. Di antaranya KPU kabupaten/kota diminta membentuk desk pemungutan dan penghitungan suara.
Selain itu, membentuk call center yang melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Pelibatan Disdukcapil sangat penting untuk merespons permasalahan identitas kependudukan pemilih.
KPU daerah juga diimbau melaksanakan rapat koordinasi kesiapan akhir pemungutan dengan mengundang peserta pilkada dan Bawaslu atau panwaslu.
Rapat dilakukan tiga hari sebelum hari pemungutan suara. Dalam pertemuan tersebut, KPU harus menjelaskan DPT, surat keterangan yang diterbitkan Disdukcapil, pemilih tambahan, pelayanan di rumah sakit, dan lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan.
Pramono mengatakan, pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT bisa datang ke TPS untuk menyalurkan hak suaranya dengan menunjukkan formulir model C6-KWK serta memperlihatkan e-KTP atau surat keterangan (suket).
Mereka yang tidak bisa menunjukkan e-KTP atau suket bisa tetap menggunakan hak pilih dengan syarat petugas KPPS memastikan bahwa formulir model C6-KWK yang dibawa sesuai dengan pemilih. ”Panduan ini sangat penting bagi petugas di lapangan,” terang Pramono.
Selain mengirimkan surat edaran ke daerah, KPU memastikan kesiapan logistik. ”Untuk daerah dan kecamatan terpencil sudah dikirim lebih dulu,” papar dia.
Pria kelahiran Semarang itu memastikan persiapan pemilihan sudah lebih dari 90 persen. Namun demikian, menurut dia, ada beberapa persoalan yang terjadi.
Misalnya, surat suara rusak. Setelah dilakukan rekapitulasi di tingkat provinsi, diketahui jumlah surat suara yang rusak mencapai ratusan sampai ribuan lembar. Produsen sudah mengganti surat suara yang rusak.
Sementara itu, Bawaslu pusat juga menyatakan kesiapannya melakukan pengawasan pilkada serentak. Mochamad Afifuddin, anggota Bawaslu, mengatakan bahwa Bawaslu siap mengawasi proses persiapan pilkada secara berjenjang.
Pihaknya juga mencatat beberapa persoalan yang muncul. Misalnya, pengiriman logistik. Ada kesalahan pengiriman. Logistik yang seharusnya dikirim ke NTT ternyata nyasar ke NTB.
Terkait DPT, papar dia, ada sekitar 400 penyandang tunagrahita di Kota Bekasi yang belum terdata sebagai pemilih. (lum/c10/oni)
