Beranda Berita Utama

Hapus Luka Lama Perang Bubat

BERBAGI
GANTI NAMA JALAN: Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (dua dari kanan) saat meresmikan Jalan Majapahit di Kota Bandung, belum lama ini.

Catatan sejarah baru diukir Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, DI Yogyakarta dan Jawa Timur. Sebab mampu membangun upaya rekonsiliasi budaya melalui nama jalan.

Jumat 11 Mei lalu, nama jalan baru di ruas jalan Kota Bandung, Jawa Barat berganti nama. Jalan-jalan tersebut adalah Jalan Gasibu menjadi Jalan Majapahit, Jalan Cimandiri menjadi Jalan Hayam Wuruk, dan Jalan Pusdai menjadi Jalan Citraresmi.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, sudah melakukan kajian mendalam, komunikasi dan bermusyawarah dengan para budayawan serta akademisi dalam memilih ruas jalan sekaligus pergantian nama jalan tersebut.

Dalam upaya rekonsiliasi budaya ini, penggantian nama jalan juga dilakukan di Surabaya dan Yogyakarta. Di Kota Surabaya, nama Jalan Dinoyo berubah menjadi Jalan Sunda. Lalu, Jalan Gunung Sari berganti nama Jalan Prabu Siliwangi pada Maret 2018. Di Yogyakarta ada Jalan Pajajaran dan Jalan Prabu Siliwangi di ruas jalan jantung kota.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo optimis dengan pendekatan budaya mampu mengakhiri konflik yang terjadi. “Budayalah yang bisa menjernihkan dan membersihkan yang kotor. Lewat pendekatan budaya maka tidak akan yang terluka dan merasa benar atau salah,” ujarnya.

Menurut Soekarwo, melihat jauhnya rentan jarak kisah terjadinya Perang Bubat dengan munculnya berbagai cerita yang ada di buku-buku, merupakan upaya divide et impera (politik ‘adu domba’, red) yang dilakukan penjajah.

Karenanya, kata Soekarwo, para tokoh meliputi budayawan, sejarawan, akademisi dan pemerintah sepakat untuk meluruskan hal itu, sehingga tidak akan menjadi konflik yang berkepanjangan. “Kami ingin melanjutkan cita-cita para pendiri negeri ini, yaitu bersatu dan memperkokoh NKRI,” ujarnya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Ineu Purwadewi mengatakan, ada satu hal yang jauh lebih penting dalam upaya rekonsiliasi ini. Salah satunya adalah kebersamaan dan persatuan di lingkungan warga masyarakat.

Menurutnya, hal yang terpenting adalah bagaiamana seluruh rakyat Indonesia bisa menjaga apa yang jadi milik Indonesia. “Nama jalan itu memang hanya sebatas nama, tapi harapannya, ini langkah awal untuk memulai mempersatukan bangsa,” katanya.

Pergantian nama jalan mendapat sambutan warga. Entin (36) warga Bandung setuju jika tujuannya untuk memperbaiki hubungan antara suku Sunda dan Jawa, dirinya sangat setuju akan hal itu. “Bagus kalau memang itu tujuannya mah,” kata Entin.

Sementara itu, sejarawan, budayawan dan sastrawan Sunda, Hawe Setiawan menilai ada kesalahapahaman sejarah mengenai peristiwa di Bubat 1279 Saka atau 1357 Masehi pada abad ke-14 lalu.

Menurutnya, yang terjadi dan berkembang di masyarakat justru menjadikan Perang Bubat sebagai pijakan sehingga memunculkan bermacam mitos yang dipercaya masyarakat hingga kini.

Dia mencontohkan, terkait larangan pernikahan antara orang Sunda dan orang Jawa. Menurutnya, dari mitos tersebut, menimbulkan kesan bahwa antara budaya Jawa dan Sunda tidak dapat bersatu. “Ini mitos yang salah,” kata Hawe kepada Radar Bandung (Grup Radar Bogor), belum lama ini.

Menurut Hawe, ada keterlibatan pemerintah kolonial Belanda saat itu dalam memainkan mitos ini. Politik pecah belah atau devide et impera yang digunakan Belanda bertujuan untuk meredam semangat nasionalisme para pejuang Indonesia.

“Salah satu strategi mereka (pemerintah kolonial Belanda, red) untuk memecah belah persatuan bangsa Indonesia adalah melalui konstruksi sejarah yang menyesatkan,” jelasnya.

Hawe mengatakan, sejarah kerajaan Majapahit dan Sunda justru menjadi momok bagi perkembangan Jawa dan Sunda sebagai kekuatan politik dalam menghadapi kolonial Belanda.

Padahal, kerajaan Sunda dan Majapahit memiliki kekuatan dan semangat untuk memberi motivasi kepada rakyat Indonesia pada saat itu. Yang terjadi malah sebaliknya.

“Masyarakat dibutakan dan disesatkan oleh kolonial Belanda,” ujarnya.

Hawe melanjutkan, sejarah yang tidak valid tentang Perang Bubat, dijadikan ‘senjata’ Belanda untuk merusak persatuan Jawa dan Sunda. Banyak para peneliti sejarah, kata dia melihat kejanggalan dalam penulisan dan fakta-fakta yang disajikan.

“Untuk itu kita harus merefleksi ulang bahwa antara Majapahit dan Sunda tidak pernah terjadi bentrokan atau dendam budaya,” katanya.

Hanya dengan melihat khazanah yang terhampar, menurut dia sejarah Jawa memiliki renik-renik yang perlu digali ulang untuk melakukan pelurusan. “Sebenarnya sudah banyak para sejarawan turun tangan melakukan rekontruksi ulang dari sejarah Jawa itu sendiri,” sambungnya.

Menurut Hawe, ini adalah tugas semua lini pengatahuan dan disiplin ilmu sosial dalam rangka terus memobilisasi penulisan sejarah di Indonesia. Harus ada semacam kajian menyeluruh tentang sejarah Jawa dan Sunda, selain juga rekonsiliasi kesejarahan dari tokoh-tokoh atau pemerhati sejarah dari kedua wilayah tersebut. “Hasil dari kajian tersebut bisa menjadi pijakan baru bagi penulisan historiografi Jawa,” ujarnya.(Tim Liputan Radar Bandung)

Komentar Anda

Baca Juga