Menjadi anggota Dewan Keamanan (DK) PBB merupakan kebanggaan bagi Indonesia. Sebab, DK merupakan organ paling bergengsi dalam struktur PBB.
Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri RI, Grata Endah Werdaningtyas mengatakan, dari 193 negara, selain lima anggota tetap, hanya 10 negara yang bisa menjadi anggota DK.
”Meski hanya dua tahun mandatnya, tetapi ada beban moral dan tanggung jawab yang tinggi,” kata Grata.
Dia menjelaskan DK adalah organ unik di PBB yang memiliki mandat untuk merespons terhadap situasi yang dinilai mengancam keamanan dan perdamaian internasional.
Dalam melaksanakan mandat tersebut, berbeda dengan organ PBB lainnya DK diberikan modal untuk melaksanakan mandat. Modal itu mulai dari pendekatan lunak, seperti mengirim juru runding atau misi khusus hingga elemen pendekatan keras seperti mengeluarkan resolusi yang sifatnya mengikat, termasuk resolusi pemberian sanksi atau penggelaran pasukan perdamaian PBB.
”Bisa mengeluarkan resolusi yang sifatnya binding, termasuk resolusi penggelaran pasukan dalam konteks pasukan perdamaian PBB untuk memaksakan terciptanya kondisi damai,” kata Grata.
Sementara itu dalam sejarah pembentukannya, PBB didirikan untuk mencegah perang dunia. Sebagai negara anggota DK PBB, Indonesia bisa memperjuangkan kepentingan nasional yang masuk dalam agenda badan dunia itu, seperti kontra terorisme dan keamanan maritim.
Tak hanya itu bisa juga menjadi suara bagi kepentingan negara-negara berkembang, seperti yang pernah dilakukan Indonesia di tiga kali keanggotaan DK PBB sebelumnya.
Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyari mengatakan, dengan keempat kalinya Indonesia terpilih merupakan perwujudan kepercayaan negara dunia dalam sikap politik.
”Tentunya kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia jelas menjadi pertimbangan keterpilihan RI di anggota tidak tetap DK PBB,” katanya.
Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, keterpilihan Indonesia di DK PBB harus dimaksimalkan untuk mendorong tercapainya perdamaian dunia, dan pembebasan tanah Palestina dari penjajahan zionis Israel sebagaimana fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh Anggota Dewan Keamanan yang tertulis di dalam Piagam PBB.
Kata dia, Indonesia sebagai anggota DK PBB bisa mengusulkan agar segera dibuat tim investigasi internasional untuk menyelidiki situasi atau keadaan yang mengancam perdamaian dan kemanan internasional, terkait pembantaian zionis Israel terhadap warga Gaza Palestina yang hingga kini terus berlangsung.
”Tentu mendorong agar Palestina merdeka segera dapat terwujud sehingga perdamaian dunia tercipta,” pungkasnya.(gwn/JPC)
