TEGAS: Ruangan kerja Wali Kota Blitar M. Samanhudi Anwar disegel setelah digeledah tim KPK di Pemkot Blitar, Jawa Timur, Kamis (7/6).
JAKARTA–RADAR BOGOR,Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Jawa Timur. Kali ini OTT dilakukan di dua wilayah sekaligus. Yakni, Tulungagung dan Kota Blitar.
Sejumlah orang ditangkap dalam OTT tersebut. Tim KPK menyita dan membawa uang sekitar Rp2 miliar ke Jakarta. Duit itu diduga terkait dengan transaksi suap dari rekanan kepada pejabat di dua daerah tersebut.
Mereka yang diamankan tiba di gedung KPK, Jakarta, pukul 21.12. Mereka adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tulungagung Sutrisno dan tiga orang dari pihak swasta. Ketiganya adalah AP (rekanan Tulungagung), BP (pengusaha Kota Blitar), dan SP (swasta Kota Blitar). Empat orang itu ditangkap pada Rabu malam (6/6) dan sempat diperiksa di Tulungagung dan Kota Blitar.
KPK sejatinya juga berupaya menangkap Wali Kota Blitar M. Samanhudi Anwar. Namun, hingga tadi malam, keberadaan politikus PDI Perjuangan tersebut belum diketahui. ’’Belum ada info (posisi wali kota Blitar, red),’’ kata penyidik KPK yang namanya enggan disebutkan kepada Jawa Pos (Grup Radar Bogor) tadi malam. Dengan demikian, sampai berita ini ditulis, status hukum Samanhudi belum diputuskan KPK.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, tim KPK masih terus bekerja di lapangan. Karena itu, dirinya belum bisa memberikan kabar lebih lanjut soal status hukum kepala daerah di Kota Blitar maupun Tulungagung tersebut. ’’Tim masih terus melakukan pendalaman-pendalaman informasi di lapangan,’’ jelasnya.
Informasi yang didalami terkait dengan dugaan suap beberapa proyek di dua daerah tersebut. Mulai proyek peningkatan jalan serta pengadaan barang dan jasa di sektor pendidikan.
Apakah kasus di dua daerah itu merupakan satu rangkaian? Febri menerangkan, proyek yang menjadi objek suap berbeda. Dengan begitu, transaksi yang terjadi juga dipastikan berbeda. Namun, kemungkinan adanya keterkaitan perkara masih terus didalami hingga tadi malam. ’’Yang pasti, tim ditugaskan secara paralel,’’ ungkapnya.
Lantas, adakah kaitan dengan modus pemberian THR atau agenda pilkada dalam suap itu? Febri juga belum bisa memberikan informasi detail. Yang jelas, semua keterangan masih terus dikumpulkan. Terutama dari pihak-pihak yang ditahan.
’’Belum ada informasi itu. Ataupun terkait dengan peristiwa pilkada, kami juga belum bisa memastikan dan mengonfirmasi saat ini,’’ imbuhnya.
Sementara itu, peneliti Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar mengungkapkan, OTT di Jatim yang marak terjadi selama dua tahun terakhir menunjukkan bahwa pengawasan internal daerah belum berjalan maksimal.
’’Di sisi lain, banyak laporan yang masuk ke KPK terkait dengan korupsi di sana (Jatim),’’ katanya.(tyo/c5/agm)
