Beranda Metropolis

Paripurna LKPJ Molor

BERBAGI
SOSIALISASI: (Kanan-kiri), Sekdakot Ade Sarip, Kepala BPS Bambang dan Kepala Bappeda Erna Hernawati, memperlihatkan data investasi Kota Bogor di Hotel Salak beberapa waktu lalu

BOGOR–RADAR BOGOR,Bulan Mei sudah berlalu. Namun, Laporan Keterangan Pertang­gung­jawaban (LKPJ) Pemkot Bogor tahun 2017 tak kunjung diparipurnakan DPRD Kota Bogor. Hal itu membuat sejumlah pejabat di Pemkot Bogor bertanya-tanya. Sebab, kondisi tersebut mengancam mandeknya sejumlah agenda Pemkot Bogor.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat, mengaku heran karena hingga awal Juni DPRD Kota Bogor belum juga memparipurnakan LKPJ Pemkot Bogor 2017.

Padahal, pada 2 Mei 2018 lalu sempat diagendakan untuk paripuna. Tapi ketika hendak ketok palu, pembahasan terpaksa ditunda. Alasannya, ada aspirasi mahasiswa Bogor yang perlu masuk dalam bahan rekomendasi.

“Karena kewajiban kami hanya menyampaikan, kemudian ketika dipanggil oleh komisi, di dewan sudah melakukan hearing,” jelasnya kepada Radar Bogor akhir pekan lalu.

Ade menganggap bahwa DPRD Kota Bogor sudah selesai melakukan pembahasan LKPJ 2017. Hanya saja, yang membuatnya heran, DPRD tak segera melakukan paripurna usai membahasnya.

“Sempat menanyakan, katanya udah putus. Mungkin paripurnanya saya tidak tahu apakah diperlukan. Sampai hari ini paripurna belum,” ujarnya.

Terpisah, Koordinator Divisi Advokasi Anggaran Kopel Indonesia, Anwar Razak mengata­kan, DPRD Kota Bogor semestinya langsung mem­paripurnakan LKPJ setelah menerimanya dari Pemkot Bogor. “Ini sudah masuk Juni. Harusnya bulan ini sudah ada proses di DPRD,” jelasnya.

Pasalnya, RKPD Kota Bogor 2019 semestinya tuntas di bulan Juni. Sehingga, jika paripurna LKPJ Pemkot Bogor molor, menurut Anwar, akan meme­ngaruhi kualitas segala pemba­ngunan di Kota Bogor. “Akan menggeser jadwal yang lain. Kalau jadwal bergeser akan memengaruhi kualitas,” terangnya.

Dalam paripurna LKPJ nantinya akan ada sejumlah rekomendasi DPRD untuk Kota Bogor. Hal itu yang penting untuk perbaikan Kota Bogor ke depan melalui RKPD 2019. “Selama ini, mereka mengeluhkan tidak maksimal karena waktunya selalu mepet. Padahal, pengaturan jadwal ada di mereka,” kata Anwar.

Ketika dikonfirmasi, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono, tak menampik jika DPRD Kota Bogor molor dalam mem­paripurnakan LKPJ 2017. Menurutnya, telah terjadi sejumlah pembahasan yang membuat paripurnanya tertunda.

“Kemarin terjadi perdebatan-perdebatan, jadi kita baru berhasil merumuskan rekomendasi. Kemudian terbentur bulan Ramadan, jadi kita tunda paripurnanya,” ujarnya.(fik/c)

Komentar Anda

Baca Juga