Beranda Berita Utama

Koalisi Anti Mafia Tambang Tuntut PN Cibinong Tolak Gugatan Terhadap Basuki Wasis

Dosen IPB Basuki Wasis (kiri) dan mantan gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam.

BOGOR-RADAR BOGOR-Basuki Wasis, seorang dosen IPB dan ahli perhitungan kerugian dampak lingkungan, digugat mantan gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam ke Pengadilan Negeri (PN) Cibinong, setelah menjadi saksi ahli oleh KPK terkait kasus izin pertambangan.

Basuki Wasis diminta oleh KPK untuk menjadi saksi ahli dalam perkara korupsi Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT Anugerah Harisma Barakah (AHB) dengan terdakwa Nur Alam.

Basuki Wasis mengungkapkan bahwa perkara korupsi ini mengakibatkan kerugian Negara yang berasal dari musnahnya atau berkurangnya ekologis/lingkungan pada lokasi tambang di Pulau Kabaena sebesar Rp2.728.745.136.000. Keterangan ahli inilah kemudian yang menjadi dasar bagi Nur Alam untuk mengajukan gugatan di PN Cibinong.

Jadi Saksi Ahli Kejahatan Izin Pertambangan, Dosen IPB Malah Digugat

Selain meminta kesaksian ahli Basuki Wasis, KPK juga meminta BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk melakukan perhitungan kerugian Negara. BPKP berkeyakinan bahwa perkara ini telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.596.385.454.137. Sehingga jika dihitung secara keseluruhan, kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp4.325.130.590.137.

Jika melihat sejarah penanganan perkara di KPK, kasus ini merupakan kasus dengan nilai kerugian negara terbesar yang ditangani sepanjang 2018. Meskipun hakim di pengadilan Tipikor hanya mempertimbangkan kerugian negara yang dihitung oleh BPKP, kasus ini merupakan capaian prestasi KPK. Vonis terhadap Nur Alam menjadi catatan bahwa ini merupakan pertama kalinya, KPK menangani korupsi tambang dengan menggunakan delik kerugian dampak lingkungan.

Gugatan terhadap Dosen IPB Basuki Wasis mendapat perhatian serius dari Komisi Anti Mafia Tambang. Gugatan itu dinilai mengancam agenda pemberantasan korupsi dan perjuangan Lingkungan Hidup. Seorang ahli tidak bisa diancam karena kesaksiannya yang dia sampaikan di persidangan.

Ini bagian dari serangan balik terhadap partisipasi publik dalam lingkungan hidup atau dikenal Strategic Lawsuit Agains Pubic Partisipation (SLAPP). Pasal 66 UU 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup jelas menyebutkan: “Setiap orang yang memperjuangkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat yang didasarkan i’tikad baik tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”.

“Maka jika gugatan ini diterima, akan menjadi teror bagi siapa saja yang akan menjadi ahli di persidangan,” ujar Juru Bicara Koalisi Anti Mafia Tambang, Melky Nahar dalam keterangan persnya.

Degan ini, lanjut Merlky, pihaknya mengecam gugatan Nur Alam sebagai Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara untuk mencabut gugatannya dan fokus pada upaya hukum banding yang sedang berjalan. Namun jika yang bersangkutan tetap pada gugatannya maka koalisi anti mafia tambang siap mendukung Basuki Wasis, demi menjaga gerakan pemberantasan korupsi dan penyelamatan lingkungan hidup.

Maka dari itu, Koalisi Anti Mafia Tambang menuntut agar:

1. Pengadilan Negeri Cibinong Tidak Menerima/Menolak Gugatan Nur Alam terhadap Basuki Wasis;

2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus terlibat dalam pembelaan dan perlindungan terhadap Basuki Wasis.;

3. Koalisi Anti Mafia Tambang juga menghimbau seluruh pegiat anti korupsi dan Pejuang-pejuang lingkungan hidup untuk bersama mendukung dan bergerak membantu Basuki Wasis. (ysp)

Baca Juga