Dari 1.856 civitas Institut Pertanian Bogor (IPB) yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan keluarga pegawai, sebanyak 908 orang sudah merekam data, namun tidak memiliki fisik e-KTP. Hal ini kemudian mendorong IPB menggelar layanan Warung E-KTP.
Laporan: Rany Puspitasari
Bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri, IPB menyelenggarakan “Program Layanan Warung E-KTP” selama dua hari sejak tanggal 30 Mei dan berakhir 31 Mei, di Gedung Graha Widya Wisuda.
Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan, Agus Purwito menuturkan, kegiatan ini untuk mendukung Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) serta membantu civitas akademika IPB mendapatkan haknya sebagai warga negara yakni e-KTP.
“Ide layanan Warung E-KTP berawal dari lontaran Mendagri Tjahjo Kumolo, ketika memberikan kuliah umum pada 2 Mei 2018 di IPB. Kala itu, para peserta kuliah umum banyak yang menanyakan perihal e-KTP yang belum diterima oleh sebagian civitas akademika IPB,” bebernya.
Akhirnya, kata dia, Mendagri berkomitmen akan membantu dalam menuntaskan e-KTP untuk civitas akademika IPB melalui layanan Warung E-KTP. Ditjen Dukcapil ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan kerja sama pelayanan Warung E-KTP ini.
“Warung E-KTP berbasis kampus ini pertama kali diselenggarakan di Indonesia dan diharapkan IPB dapat menjadi contoh untuk pelayanan e-KTP di kampus-kampus lainnya di Indonesia,” ucapnya.
Adapun, Warung E-KTP melayani empat kelompok, yaitu penduduk yang sudah melakukan perekaman data tetapi belum mendapatkan e-KTP; penduduk yang belum melakukan perekaman; penduduk yang melakukan perubahan elemen data e-KTP; dan pemilih pemula yang berusia 17 tahun pada Pilkada Juni 2018.
Nah, setelah dilakukan proses pendaftaran sampai dengan tanggal 15 Mei 2018, data civitas akademika IPB dan keluarga yang sudah teregistrasi sejumlah 1.856 orang. Jumlah dosen yang tercatat sebanyak 258 orang, tenaga kependidikan 124 orang, keluarga pegawai 345 orang, dan mahasiswa 1.129 orang.
Dari total jumlah tersebut, sebanyak 48,92 persen atau 908 orang yang sudah melakukan perekaman namun belum mendapatkan e-KTP. Sejumlah 265 orang belum merekam data dan civitas yang ingin mengubah elemen data pada e-KTP sebanyak 659 orang. “Sisanya sekitar 1,29 persen adalah pemilih pemula,” ucapnya.
Namun demikian, masih banyak civitas akademika IPB yang belum mendaftarkan diri. Tapi, akan tetap diberikan pelayanan saat datang ke Warung E-KTP ini.
Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, adanya Warung E-KTP di IPB menunjukkan bahwa antara penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pendidikan bisa berkolaborasi dalam memberikan pelayanan publik.
Pihaknya akan melayani permintaan dari IPB untuk melakukan perekaman dan mencetak e-KTP bagi para mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan keluarga pegawai sebagai bentuk peningkatan kualitas layanan.
“Kalau diperlukan kami siap berkelanjutan memberikan pelayanan e-KTP, baik tiga bulan sekali atau enam bulan sekali, kami siap hadir,” tuturnya.
Menurut Zudan, pihak perguruan tinggi, dalam hal IPB, bisa menghubungi disdukcapil setempat dan pihaknya akan melakukan jemput bola untuk perekaman dengan datang langsung. Semua pelayanan itu gratis, jika ada yang memungut biaya, warga diminta melapor untuk segera ditindak.(ran/c)
