JAKARTA-RADAR BOGOR, Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengumpulkan pimpinan lembaga survei dan para pengamat politik dari berbagai kampus di Istana Merdeka, Kamis (31/5/2018).
Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari yang ikut dalam pertemuan itu mengatakan bahwa selain pimpinan lembaga survei, ada akademisi dari sejumlah kampus seperti Unpad, UGM, Unair, UI, hingga UIN.
Selain itu ada juga praktisi pemilu sekaligus mantan Ketua KPU Ramlan Surbakti, Syamsuddin Haris dari LIPI, Valina Singka Subekti dari UI, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titik Anggraini, dan perwakilan Habibie Center.
Qodari menjelaskan, Jokowi cuma pengin minta masukan. “Ya kasih masukan sesuai dengan bidang masing-masing. Ramlan Surbakti tadi kasih masukan mengenai efektivitas pemerintahan daerah, Pak Syamsuddin Haris mengenai partai politik,” ungkap Qodari.
Yunanto Wijaya dari Charta Politica menyebutkan dalam pertemuan itu presiden hanya mendengar berbagai masukan tentang banyak hal.
“Lebih pada masukan pengamat politik junior dan senior ini, apa saja kondisi terkini, problem yang harus diberesin yang sifatnya aktual atau sistem,” kata Yunanto.
Sementara itu, Langkah Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah pimpinan lembaga survei, pengamat, dan praktisi politik hingga pemerhati pemilu di Istana Merdeka, Kamis (31/5/2018), dicurigai oleh Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono.
Dia juga khawatir apa yang dilakukan Jokowi yang akan mencalonkan diri kembali di Pilpres 2019, membuat netralitas lembaga survei menjadi terganggu.
“Waduh, netralitas lembaga survei apa bisa dijamin ya. Kok pada mau dikumpulin sama Joko Widodo yang jadi objek penelitian,” ucap Arief kepada jpnn.com.
Lebih jauh Arief curiga mantan gubernur DKI Jakarta itu sedang menyusun strategi pembentukan opini agar namanya dalam setiap survei elektabilitas selalu berada di posisi tertatas.
“Nah jadi jelas kan kalau Joko Widodo mengunakan lembaga survei untuk membangun opini dan buat propaganda pencitraan,” pungkasnya. (fat/jpnn/ysp)
