Beranda Berita Utama

Kemendagri Jamin tak Ada Penyalahgunaan

TINJAU LOKASI: Mendagri Tjahjo Kumolo
menunjukkan sejumlah kardus berisi ribuan e-KTP rusak di gudang Kemendagri, di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor.

BOGOR–RADAR BOGOR,Pemerintah tak ingin polemik kasus tercecernya ribuan KTP elektronik (e-KTP) di Bogor menjadi bola liar. Kemen­­­terian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan akan memusnahkan seluruh e-KTP yang rusak. Saat ini, sebanyak 805.311 keping e-KTP yang rusak sedang dilakukan pemotongan.

Dengan men­disfungsi, kartu tersebut tidak bisa disalahgunakan untuk kepentingan pilkada maupun pilpres.

Untuk meyakinkan masyarakat bahwa tidak ada penyalahgunaan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengajak wartawan untuk melihat langsung gudang Kemendagri di Jalan Raya Parung 21 Kemang, Kabupaten Bogor, kemarin (30/5).

Ada dua ruang gudang yang berada di tempat tersebut. Gudang 1 untuk menyimpan perlengkapan kantor, seperti rak yang sudah rusak, meja, kursi, komputer, dan barang perlengkapan kantor lain yang rusak. Sedangkan gudang 2 digunakan untuk menyimpan arsip, dan e-KTP yang rusak.

“Gudang ini isinya macam-mac­­am dan sudah lama diba­ngun. Tidak benar jika diisukan untuk menyimpan atau menimbun e-KTP untuk kepentingan politik,” terang Tjahjo di sela-sela peninjauan.

E-KTP yang rusak disimpan dalam kardus cokelat dan dijejer di samping arsip kertas. Setiap kardus tertulis nama kabupaten pengirim kartu rusak. Misalnya, Kabupaten Tegal, Kota Banjar, Kabupaten Langkat, Kabupaten Simalungun, seluruh kabupaten di Provinsi Bali, dan daerah lainnya.

Tjahjo menegaskan, kontroversi e-KTP yang tercecer bukan hanya dari Sumatera Selatan (Sumsel) yang ramai diberbincangkan di medsos. Tetapi, juga dari seluruh provinsi disimpan dalam gudang tersebut. Menurut dia, selama sini kondisi gudang aman. Selalu dijaga, sehingga tidak pernah terjadi kasus pencurian.

Menurut dia, e-KTP yang disimpan di gudang sejak awal program kartu elektronik itu pada 2010. Selama ini, kartu yang rusak di kantor dukcapil dikirim ke gudang tersebut dengan menggunakan ken­­daraan tertutup.

“Kemarin saja yang dikirim dengan kendaraan terbuka, sehingga ada yang terjejer,” ungkap dia.

Politisi PDIP itu mengataan, kartu yang rusak selama ini hanya disimpan saja dan tidak dimusnahkan. Sebab, ada kekhawatiran bakal digunakan sebagai barang bukti kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, setelah tercecernya e-KTP di Jalan Raya Salabenda, Desa Parakansalak, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor pada Mei lalu, Kemendagri langsung melakukan pemotongan. Kemarin, sekitar 80 pegawai dikerahkan untuk mengunting salah satu sisi kartu. (lum/jun/agm/cr3/c)

Baca Juga