Beranda Nasional

Puluhan Pemuda Desak Kejaksaan Bertindak Tegas soal Kasus Hukum Kades Korupsi

Puluhan mahasiswa saat mengadakan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Cibinong, Senin (28/5/2018).

CIBINONG-RADAR BOGOR, Puluhan mahasiswa yang menamakan dirinya Aliansi Pemuda Bogor yang terdiri dari Mahasiswa Universitas Pamulang, Universitas Ibnu Khaldun, dan segenab pemuda Kabupaten Bogor mengadakan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Cibinong, Senin (28/5/2018).

Aksi ini mereka lakukan lantaran menilai banyaknya penanganan kasus hukum yang terkesan jalan di tempat.

Diantaranya kasus hukum yang menjerat beberapa kepala desa di Kabupaten Bogor. Seperti penanganan kasus hukum salah satu kepala desa yang terkesan sangat lamban.

Bahkan, para penegak hukum masih memberikan kebebasan kepada sang kepala desa, meski kasusnya sudah disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Cibinong.

Menurut mereka, ini menunjukan banyaknya oknum penegak hukum yang dapat dibeli dengan uang dan membuat hukum di Kabupaten Bogor menjadi tumpul.

“Kami duga ada yang tidak beres. Nyatanya, banyaknya kasus di Kabupaten Bogor hanya menjadi angin lalu tampa tindak lanjut,” kata Koordinator Aksi, Khoirul Fajri dalam orasinya.

Menurutnya, kegelisahan itu dirasakan para pemuda di Kabupaten Bogor. Karenanya, delegasi pemuda di 40 kecamatan di Kabupaten Bogor beserta para mahasiswa yang berdomisili di Bumi Tegar Beriman berkomitmen untuk mengawal penanganan kasus hukum yang kini sedang ditangani para penegak hukum.

“Aksi ini awal dari gerakan kami. Meski hujan bukan halangan bagi kami,” tegasnya.

Lebih lanjut ia menerangkan, bulan Ramadan tidak bisa jadi alasan untuk aparat kepolisian, jaksa, dan hakim untuk tidak bekerja agar masyarakat tetap dapat memperoleh keadilan.

“Sudah jadi rahasia umum di bulan puasa makin banyak warga yang kesulitan memperoleh keadilan,” terang Khoirul Fajri.

Kondisi itu membuat lemahnya sistem penegakan hukum. Al hasil, kinerja aparat penegak hukum semakin merosot. Terlihat, banyaknya kasus tebang pilih yang terjadi di Kabupaten Bogor. Misalnya, kasus salah satu kades kaya yang terkesan kebal hukum.

“Karena itu, kami ingatkan para penegak hukum bahwa terorisme hadir karena ketidak adilan,” ucapnya.

Ia mengaku, menyayangkan sikap kepolisian yang menolak surat pemberitahuan aksi yang dilayangkan anggotanya.

Meski demikian, mereka mengaku akan melakukan aksi yang lebih besar lagi guna mengkontrol kinerja aparat penegak hukum.

“Semua warga berhak mengelar aksi sebagai kontrol. Jika aparat hukum korup, maka bagaimana dengan masa depan kita,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, belum bisa dikonfirmasi terkait aksi puluhan pemuda tersebut.

Salah seorang staf Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Yuska yang saat itu ada di kantor mengaku kalau para pejabat kejaksaan sedang tidak di kantor. Dia juga mengaku belum mendapat informasi adanya aksi. “Tidak ada pemberitahuan ke kami prihal aksi ini,” ujarnya kepada wartawan. (pem/pin)

Baca Juga