JAKARTA-RADAR BOGOR, Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD angkat bicara terkait Perpres 42/2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai BPIP.
Menurut Mahfud selama dibentuk pada 7 Juni 2017, pimpinan BPIP tidak pernah membicarakan gaji atau penghasilan yang didapat. Bahkan setiap rapat, Megawati Soekarnoputri selaku ketua dewan pengarah BPIP dan Try Sutrisno sebagai anggota dewan pengarah BPIP sempat menekankan bahwa lembaga tersebut bekerja untuk NKRI.
“Yang dipesankan Bu Megawati dan Pak Try Sutrisno setiap rapat Lembaga ini menyandang ideologi Pancasila, jangan sampai ada kasus atau kesan kita ini makan uang negara. Apalagi sampai dipanggil oleh KPK. Itu komitmen. Kami tidak pernah menanyakan gaji,” kata Mahfud dalam akun twitter pribadinya @mohmahfudmd, Senin (28/5).
lebih lanjut Mahfud menjelaskan selama ini kegiatan BPIP masih menumpang dengan kegiatan Sekretaris Negara atau mendorong masyarakat melaksanakan kegiatan. Jika sekarang pemerintah mengeluarkan biaya untuk pegawai BPIP, tentu hal tersebut bukan urusan dan upaya setiap anggota dewan pengarah maupun ketua dewan pengarah.
Menurut Mahfud pihaknya juga mengapresiasi jika ada yang akan menguji Perpres itu ke Mahkamah Agung.
” Silahkan diuji, itu bagus, BPIP tidak bisa ikut campur kepada Pemerintah atau kepada MAKI (Masyarakat Antikorupsi Indonesia),” ujar Mahfud. (ysp)
