Beranda Berita Utama

Digaji Rp Rp 122 Juta per Bulan, Megawati Langkahi Presiden Jokowi

Presiden Jokowi bersama Megawati Soekarnoputri dalam sebuah kesempatan.

JAKARTA-RADAR BOGOR, Gaji yang diterima Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebesar Rp112 juta per bulan, mengundang polemik.

Besaran gaji yang diterima Megawati itu melebihi gaji para pejabat lainnya. Bahkan, gaji Presiden Jokowi pun jauh dibawahnya.

Sebagai contoh, Ketua Mahkmah Agung (MA) dan Ketua Mahkamah Kontitusi (MK) mendapatkan gaji Rp 121 juta. Sedangkan gaji Wakil Ketua MK/MA sebesar Rp 77 juta/bulan.

Jadi Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Digaji Pemerintah Rp 122 Juta per Bulan

Bagaimana dengan Presiden Joko Widodo? Ia menerima penghasilan sebesar Rp 62.740.030, yang berasal dari gaji pokok dan tunjangan jabatan. Penghasilan itu didapat dari gaji pokok ditambah tunjangan jabatan, Rp 30.240.000 + 32.500.000, sebesar Rp 62.740.030.  Sedangkan Wakil Presiden JK setiap bulan mendapat Rp 42.160.000 dari gaji pokok plus tunjangan, Rp 20.160.000 + 22.000.000.

Gaji yang diterima Jokowi dan JK diberikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden.

Utang Negara Numpuk, Jokowi Malah Gaji Pejabat BPIP Rp 1,3 Miliar per Orang

Adapun berdasarkan Peraturan Pemerintah No 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara, disebutkan gaji pokok tertinggi pejabat negara, seperti Ketua DPR, MA, dan BPK, sebesar Rp 5.040.000/bulan.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku sedih soal gaji para pejabat BPIP di atas Rp 100 juta. Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menyebut hal itu sangat memalukan.

“Sedih dengar Keppres ini. Memalukan. Saat negara sedang defisit dan hutang menumpuk kita malah menggaji yang di luar batas kemampuan,” kata Mardani.

“Malaysia malah mengurangi gaji para Menterinya kita malah menetapkan seenaknya. Kian jelas pemerintah tidak punya hati bagi rakyatnya. Jika terus spt ini maka #2019GantiPresiden,” sambung Mardani, seperti dilansir laman detikcom. (ysp)

Baca Juga