BEKASI–RADAR BOGOR,Niat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminjam-pakai puluhan truk sampah kepada Kota Bekasi tak disertai dengan kualitas yang baik. Pasalnya, puluhan truk yang dipinjamkan itu kondisinya rusak parah dan tak bisa digunakan.
Butuh dana besar untuk perbaikan puluhan truk tersebut. Karena itu, dalam waktu dekat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi akan mengembalikan puluhan truk rusak tersebut. Apalagi, sejak dipinjamkan puluhan truk sampah itu tidak bisa digunakan sama sekali.
”Kami tengah mempersiapkan dokumen untuk pengembalian puluhan truk itu,” terang Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi Jumhana Luthfi.
Dia membeberkan, selama kurun waktu tiga tahun, Pemprov DKI meminjamkan 50 truk sampah kepada Pemkot Bekasi.
”Tapi 40 persen rusak atau sekitar 20 unit dan sisanya 30 unit atau 60 persen bisa digunakan,” terangnya.
Luthfi menambahkan, seluruh truk pinjam-pakai dari Pemprov DKI itu tidak bisa dijualbelikan atau dipindahtangankan. Sebab, seluruh kendaraan itu masih atas nama aset Pemprov DKI. Bahkan, nomor polisi puluhan truk itu masih menggunakan kode wilayah Jakarta, meski pembayaran pajaknya setiap tahun ditanggung Pemkot Bekasi.
”Makanya karena masih aset milik Pemprov DKI, puluhan truk yang rusak itu akan kami kembalikan,” ucapnya juga.
Rencana pengembalian aset pinjam-pakai itu, diakui Luthfi juga, setelah pihaknya melakukan berbagai pertimbangan. Salah satunya, tingginya biaya yang harus
dikeluarkan untuk perbaikan puluhan truk rusak tersebut. Saat ini, sekitar 20 unit truk yang rusak parah itu terparkir di Jalan Raya Narogong, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi.
”Pemberian pinjam-pakai puluhan truk dilakukan secara bertahap. Sejak 2015 hingga 2017. Truk-truk yang kami gunakan untuk mengangkut sampah itu rata-rata buatan tahun 2009-2010,” paparnya juga.
Dia menambahkan, alokasi biaya perawatan truk sampah Rp15 miliar. ”Kami memiliki 300 unit truk sampah, baik milik Pemkot Bekasi dan yang pinjam pakai dari Pemprov DKI dengan anggaran perawatan Rp15 miliar. Sedangkan, biaya operasional Rp60 miliar. Dana itu berasal dari APBD 2018,” tukasnya.(dny)
