BOGOR–RADAR BOGOR,Mangkraknya pembangunan Masjid Agung Kota Bogor menuai kecaman. Pemerintah Kota Bogor melalui Plt Wali Kota, Usmar Hariman, diminta segera menyelesaikan pembangunan masjid di tepian Jalan Dewi Sartika, Kecamatan Bogor Tengah itu.
Kecaman datang dari Ketua DPD Mahasiswa Pancasila Kota Bogor, Ferdian Mufti Azis. Dia mengaku prihatin lantaran Pemkot Bogor sudah menentukan biaya fantastis untuk pembangunan Masjid Agung. Namun, sejak ditentukan pada 2016, hingga kini bahkan biaya tersebut sama sekali tak terserap.
“Kok bisa dijadikan mainan oleh oknum Pemerintah Kota Bogor dan oknum pengusaha,” ujarnya kepada Radar Bogor, kemarin (21/5).
Dia pun mempertanyakan sikap kepala daerah atas dua tahun mangkraknya masjid yang sudah berdiri sejak 1987 itu. “Kita menuntut plt wali kota Bogor untuk menyelesaikan ini. Harus bertanggung jawab, karena bagaimanapun Kota Bogor ini dinakhodai oleh dia. Saya melihat ini seolah-olah ada pembiaran,” pintanya.
Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu mengaku, siap turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya. Untuk itu, Ferdian tengah melakukan konsolidasi dengan koleganya, para mahasiswa Bogor.
Di sisi lain, Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Kota Bogor, Teddy Kumaedi mengatakan, mangkraknya Masjid Agung menjadi tolok ukur perhatian Pemkot Bogor. Bahkan, ikon masyarakat Kota Bogor ini kata dia kerap dipolitisasi.
“Ini sudah menjadi masjid favorit masyarakat Bogor,” kata Teddy. Dia menilai banyak kebijakan semrawut di masjid tersebut. Untuk mengatasi ini, pemkot harus bersinergi bersama masyarakat. Artinya, perlu memperhatikan keinginan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor, Boris Darusman mengaku sudah menandatangani berkas proyek Masjid Agung untuk dilanjutkan ke Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang (Adalbang) Sekretariat Daerah (Setda) Pemkot Bogor.
“Saya sudah tanda tangan. Tapi kan harus dari manajemen konstruksi (MK) dulu, perencana, semua kan. Setelah semua lengkap baru dimasukin ke Adalbang,” ujarnya.
Kepala Adalbang Setda Pemkot Bogor, Rahmat Hidayat membenarkan bahwa berkas proyek Masjid Agung sudah sampai. Tapi, berkasnya baru sampai kemarin (21/5) siang.
Sehingga, berkasnya akan terlebih dahulu dikaji oleh kelompok kerja (pokja) di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Bogor. “Yang dikaji ada kerangka acuan kerja (KAK), harga perkiraan sendiri (HPS), takut salah hitung,” jelasnya.
Kondisi tersebut membuat paket proyek tak lantas bisa langsung dilelang. Alhasil, ia memprediksi paling cepat proyek Masjid Agung baru akan tayang dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) paling cepat pada Kamis (24/5) mendatang.
Terpisah, Usmar Hariman mengatakan, seharusnya proyek Masjid Agung sudah masuk fase lelang. Ia menduga ada beberapa kendala yang membuat proyeknya tak juga masuk tahap lelang.
“Harusnya sudah masuk fase lelang. Mudah-mudahan tidak ada halangan minggu ini tayang. Kendalanya lebih ke teknis, yah, dan admin kelihatannya,” kata Usmar.
Diberitakan sebelumnya, sudah dua kali Ramadan, proyek pembangunan Masjid Agung belum juga selesai. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada Disperumkim Kota Bogor, Herman Rusli mengatakan baru menyerahkan proyek tersebut ke ULP.
“Kami membahas dulu dengan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah (TP4D), kejaksaan dan lainnya. Terkait KAK-nya, HPS, dan segala macamnya,” jelas Herman kepada Radar Bogor.
Herman mengatakan, anggaran yang disediakan untuk pembangunan Masjid Agung tahun ini sebesar Rp9,5 miliar. Biaya tersebut hanya meliputi pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, mekanikal elektrikal. Artinya, meski proyek itu selesai, bangunan Masjid Agung belum bisa rampung.
“Tiga item itu saja kegiatannya. Sisanya tahun depan. Kan kita dianggarkan dari awal Rp48 miliar tapi jadinya segini (Rp9,5 miliar). Kan (prosesnya)bertahap,” paparnya.
Dia belum tahu, sampai kapan proyek Masjid Agung dikerjakan. Jika tidak bisa diselesaikan pada 2019, kemungkinan kembali dianggarkan pada tahun anggaran 2020. Itu pun tergantung mekanisme penganggaran yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).(fik/don/d)
