Sebanyak 75 persen orang dengan gangguan kejiwaan (ODGJ) alami penyakit periodontal. Jika tidak segera ditangani akan berakibat penyakit sistemik seperti jantung dan diabetes. Sementara 25 persen lagi, mengalami masalah karies atau gigi berlubang.
Data tersebut diperoleh dari Puskesmas Bogor Timur yang diungkapkan tenaga kesehatan (nakes) teladan Kota Bogor yang maju di tingkat provinsi Jawa Barat, drg Masayu Rubianti.
Masayu menuturkan, belum adanya perhatian khusus terhadap gigi dan mulut pada penderita ODGJ dan ODMK menjadi fokusnya saat ini.
“Sebagai dokter gigi, kita diarahkan untuk membuat program inovatif sebagai intervensi dalam program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga,” bebernya kepada Radar Bogor.
Dari total 1.170 jumlah pasien jiwa di Kota Bogor, sebanyak 69 orang ditangani Puskesmas Bogor Timur. Dari jumlah itu, sebanyak 39 orang merupakan pasiennya. Sisanya, berobat masalah jiwanya di RS Marzoeki Mahdi lantaran termasuk tipe gangguan jiwa berat.
“Dari 39 orang yang saya tangani, 75 persennya mengalami penyakit periodontal, sisanya mengalami masalah karies,” tuturnya.
Makanya, ia pun membuat sebuah program sehat mulut gigi dan jiwa (Semuwa), yang ia bawa dalam lomba Nakes Teladan tingkat kota, hingga menjadi tiga besar di tingkat Provinsi Jawa Barat.
Dalam programnya, tentu Masayu memberikan penyuluhan gigi dan mulut di kelas jiwa dengan lintas program lainnya sebulan sekali.
Ia juga melakukan pengobatan gigi dan mulut di unit pengobatan gigi, berdasarkan rujukan dari dokter umum atau pemegang program kesehatan jiwa Puskesmas Bogor Timur. Selain itu, kunjungan rumah bersama pemegang program Keswa Puskesmas Botim juga dilakukannya.
“Nah, dari apa yang saya lakukan, selain menjadi prestasi hingga ke Jabar, dengan data tersebut, bahwa kesehatan mulut dan gigi ODGJ pun harus dijaga karena membahayakan,” tegasnya.
Masayu mengaku, meski sudah diketahui Dinas Kesehatan Kota Bogor, namun program atau perencanaan hal ini masih program inovatif untuk Puskesmas Botim saja sementara.
“Kalau untuk digunakan tingkat kota, harus melibatkan Dinkes ke depan,” tutup Rubi.(ran/c)
