BOGOR–RADAR BOGOR,Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor tahun 2017 tak kunjung tuntas. Sempat diagendakan untuk paripurna pada 2 Mei lalu, namun hingga kemarin (14/5) tak kunjung kembali dijadwalkan. Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Jajat Sudrajat menyebutkan bahwa data yang disajikan oleh Pemkot Bogor telah usang, yaitu data tahun 2016.
Salah satu data yang dianggapnya tak tepat yakni indeks pembangunan manusia (IPM). Jajat mengatakan, dalam pembahasan LKPJ tahun 2017, Pemkot Bogor malah menyajikan data IPM Kota Bogor tahun 2016.
“IPM kita yang dilaporkan untuk LKPJ masih tahun 2016. Harusnya 2017 dong yang dilaporkan,” jelasnya kepada Radar Bogor.
Menurut data BPS pada 2016, IPM Kota Bogor tercatat mencapai 74,50 poin, meningkat sekitar 0,85 poin dari tahun sebelumnya yakni 73,65 poin. Nilai IPM Kota Bogor itu jauh tertinggal dari Kota Bandung (80,13) yang masih berada di peringkat pertama se-Jawa Barat, bahkan di bawah daerah terdekatnya yakni Kota Depok (79,60).
Menurut perhitungan BPS Kota Bogor, angka pengeluaran per kapita masyarakat 2016 mencapai Rp10.662.000 per tahun atau sekitar Rp20.000 per hari. Jumlahnya jauh tertinggal dari Kota Bandung (Rp15.805.000/kapita/tahun) dan Kota Depok (Rp14.560.000/kapita/tahun).
“Berarti per harinya hanya bisa makan pecel sama kerupuk satu kali makan. Rata-rata pendidikan kita masih 10 tahun. Kalau daya beli rendah berarti banyak tenaga kerja yang tidak terserap,” kata Jajat.
Padahal, Jajat mengaku penasaran dengan IPM Kota Bogor pada 2017. Ia berharap ada peningkatan pada IPM Kota Bogor dari 2016 ke 2017. Sehingga, akan terjadi peningkatan daya beli di masyarakat Kota Bogor. “Idealnya untuk tiga kali makan lah, Rp100 ribu per hari, kan untuk menyekolahkan anak juga,” tuturnya.
Selain permasalahan IPM, pada pembahasan LKPJ tahun 2017 ini juga dibahas mengenai sejumlah proyek besar yang gagal lelang. Misalnya, proyek Masjid Agung dan proyek Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor.
“Kenapa kinerja yang berurusan dengan masyarakat langsung tapi tidak bisa dicapai,” ujarnya.
Beberapa pembahasan itu hingga kini belum selesai, sehingga belum bisa diparipurnakan. “Ini belum final, masih pembahasan lagi,” tukasnya.
Di sisi lain, Plt Wali Kota Bogor, Usmar Hariman mengaku belum mengetahui hal tersebut. Karena berdasarkan pengalamannya, data tersebut harus sudah tersaji. Usmar mengatakan, jika pada indikator makro saat pembahasan IPM, maka digunakan juga data tahun 2016. “Biasanya harus sudah tersaji. Nanti saya juga akan cek, tapi indikator yang digunakan bisa dari data saat pembahasan anggaran 2018, pada tabel indikator makro Kota Bogor,” kata Usmar.(fik/c)
