Beranda Politik

Cukup Dua Tahun Atasi Sekolah Rusak

BERBAGI
Ade Munawaroh dan Iwan Setiawan

CIBINONG–RADAR BOGOR,Luasnya wilayah Kabupaten Bogor, membuat dunia pendidikan di Bumi Tegar Beriman belum bisa ter-cover secara maksimal. Terbukti masih banyak sekolah rusak yang kerap kali ditemui di lapangan.

Padahal, berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20/2003 telah menetapkan anggaran pendidikan besarnya adalah 20 persen dari total APBN maupun APBD.

Ade menegaskan, sekolah harus mendapatkan prioritas dengan dana yang lebih besar. Menurutnya, anggaran APBD sebesar 20 persen adalah angka minimum.

Ketika pemerintah Kabupaten Bogor membutuhkan anggaran yang lebih besar maka bisa dimaksimalkan hingga 30 persen.

Ia telah menghitung, jumlah sekolah rusak tingkat sekolah dasar adalah 758 unit.

”Ketika kami jumlahkan satu ruang belajar sekolah dengan pagu Rp180 juta, 758 sekolah rusak akan kami tuntaskan dengan dua tahun masa kepemimpinan,” ujarnya saat menjalani debat kandidat di Gedung Tegar Beriman, Rabu (9/5) malam.

Politisi PPP ini juga mengatakan, persoalan pendidikan tidak melulu urusan siswanya tetapi juga guru sebagai tenaga pendidiknya. Karena itu, pasangan yang akrab disapa Hadist ini akan berinovasi untuk memperbaiki sistem pendidikan meski APBD Kabupaten Bogor hanya Rp6,7 triliun.

”Urusan murid mungkin kita sudah diurusi oleh pemerintah pusat dengan sekolah gratis dan dana BOS. Tetapi untuk urusan lain barangkali bisa kami ingin ada inovasi,” tuturnya.

Calon wakil bupati Bogor Iwan Setiawan menambahkan, selain menggunakan APBD Kabupaten Bogor untuk memperbaiki sekolah yang rusak, bisa juga mengandalkan APBD Provinsi dan APBN.

Hanya saja lobi dan koordinasi dari bupati selanjutnya kepada tingkat provinsi dan pusat. Sebab pada APBD 2017 anggaran pendidikan sudah diatas 20 persen.

”Kami tinggal menaikkan 10 persen itu dari provinsi dan pusat,” katanya.

Politisi Gerindra ini yakin jika perbaikan dunia pendidikan dalan dua tahun bisa diselesaikan. Apalagi bupati selanjutnya tidak hanya me­ngan­dalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
(gal/c)

Baca Juga