Beranda Metropolis

Rapat Umum Tahunan Anggota Bogor Valley Ricuh, Lihat Videonya

BERBAGI
Ratusan pemilik unit apartemen ini mengamuk dan memilih walk out dari sistem pemilihan.

BOGOR-RADAR BOGOR, Rapat Umum Tahunan Anggota (Ruta) 2018  Apartemen Bogor Valley, Jumat (11/05/2018), berakhir ricuh.

Pengelola  Apartemen Bogor Valley dituding menipu penguni apartemen. Selain protes soal pungli, pengelola apartemen juga dituding tidak transparan,

Ratusan pemilik unit apartemen ini mengamuk dan memilih walk out dari sistem pemilihan.

“Menurut kami P3SRS (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun) adalah bentukan developer demi meraup untung pembaran bagi kami penghuni. Bukan warga yang membentuk,” ujar Ria Andriani ketua Penghuni Apartemen Bogor Valley, kepada radarbogor.id.

Lanjut ria, selama pemilihan periode 2015-2018, pengelola tidak melibatkan warga. Dampaknya, kata dia, biaya bulanan angkanya fantastis.

Demi menuntut kejelasan pihak pengelola, warga apartemen pun membentuk kepengurusan

“Kami Walk out karena banyak kecurangan,” kata Ria usai keluar dari pemilihan pengelolaan.

Dibeberkannya, banyak keganjalan ditemui. Mulai dari registrasi bukan penghuni demi mendapat suara tinggi. Rapat sempat di luar Kota bogor tidak seusai aturan. Bahkan tidak ada laporan baik pertahun maupun perbulan mengenai iuran yang diterima.

“Dan pengelola P3SRS sekarang tidak memiliki unit di Bogor Valley.  Kami memiliki bukti yang belum terjual sampai total pemilik unit,” katanya.

Penghuni lainnya, Johan Wirjanto mengatakan, pengelolaan yang tidak melibatkan penghuni berdampak pada tingginya IPL (Iuran Pengelola Lingkungan).

Bila dibandingkan, kata dia, di harga permeter pengelolaan di Depok Jakarta kisaran Rp 7000-Rp10.000 permeternnya, sedangkan saat ini di Bogor Valley sudah mencapai Rp 13.000 atau kurang lebih Rp1 juta perbulan.

“Meminta laporan keuangan itu hak kami. Selama ini uangnya kemana? Bahkan asuransi ditagih, tapi tidak dikasih polisnya, ini sama dengan pungli,” katanya.

Johan menambahkan, rapat yang belangsung diwarnai kecacatan hukum. Pembentukan P2SRS itu seharusnnya diawali dewan musyawarah. Termasuk IPL yang disepakati oleh pemilik unit apartemen yaitu warga.

“Harusnya mereka (developer) membentuk dewan musyawarah sebelum pembentukan P3SRS. Mereka itu enggak sah, maka kami walk out semua,” tegasnya.

Sekertaris Petisi Pemilik Apartemen, Agus S Kadda, menuding rapat pemilihan didesain agar pemilik suara warga tidak terwakili. Mereka memasang kuasa dari setiap unit sehingga mencapai suara mayoritas dan memasukan hotel.

“Sedikitpun kami tidak ada peluang suara. Maka kami walk out. Ini pemain kakap. Mereka akan terus menarik IPL sesuka hatinya. Kami tidak ada yang tahu pengelolaan hotel digabung dispanduk tertulis rapat Hunian dan Non Hunian,” katanya.

Rapat berlangsung panas sejak siang hingga sore hari. Aparat kepolisian dan TNI mengawal ketat pintu. Panitia yang berwajah sangar pun mengusir wartawan ini saat rapat usai penghuni walk out.

“Tidak boleh. Sana pergi tidak boleh ada wartawan di sini,” kata seorang perempuan dan pria berkulit hitam.

Sementara itu, meski ada di lokasi,  Kapolsek Tanah Sareal AKP Mohamad Suprayogi tidak menanggapi saat wartawan mengadukan sikap persikusi ini.

(don)

Komentar Anda

Baca Juga