BOGOR–RADAR BOGOR,Rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor tahun anggaran 2017 batal dilaksanakan kemarin (2/5). Bukan karena tidak dihadiri oleh pejabat-pejabat yang berkepentingan, melainkan tuntutan mahasiswa yang meminta rekomendasinya masuk dalam evaluasi LKPJ.
Tuntutan itu disuarakan dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bogor di Balaikota dan Kantor DPRD Kota Bogor.
Koordinator lapangan BEM se-Bogor, Fatarizky Muhammad mengatakan, mereka sengaja hadir untuk menyampaikan pandangan mahasiswa dalam LKPJ yang akan dibacakan pada sidang paripurna sore kemarin.
“Tiga tahun ini kita hanya mendapat hak mendengar, tidak mendapatkan hak berbicara. Goal kita adalah membacakan rekomendasi-rekomendasi para mahasiswa,” jelasnya.
Beberapa rekomendasi itu, menurutnya, sama sekali belum dijalankan oleh pemerintahan Bima Arya-Usmar Hariman. Rekomendasi tersebut nantinya bisa menjadi masukan bagi pasangan wali kota dan wakil wali kota Bogor selanjutnya.
Beberapa permasalahan tersebut, antara lain, mengenai gedung-gedung tinggi yang kadung dibangun tetapi belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).
“Bahkan, ketika rakyat menuntut pun IMB itu baru keluar. Gedung-gedung yang saat ini berdiri belum dijelaskan peruntukannya kepada publik,” kata Fatarizky.
Kemudian, masalah kemiskinan hingga kini masih menghantui Kota Bogor. Padahal, menurutnya, pada penyampaian LKPJ 2016, wali kota saat itu menyampaikan bahwa pada tahun 2017 akan dilaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan. “Sekarang angka kemiskinan naik hingga 7 persen,” tuturnya.
Penataan pedagang kaki lima (PKL), menurutnya, juga belum terwujud. Hingga kini masih banyak PKL yang ditertibkan namun tidak merata.
Sehingga, beberapa di antaranya justru membuka lapak di tempat-tempat yang belum tersentuh oleh Satpol PP. Terakhir, permasalahan pelecehan seksual masih kerap terjadi di Kota Bogor.
“Dalam kasus TK Meksindo, pemerintah tidak mengambil peran di dalamnya. Sejauh ini, LGBT masih banyak di mana-mana,” tukasnya.
Setelah melakukan aksi hampir dua jam, demo yang dimulai pada pukul 13.00 itu akhirnya mendapat tanggapan dari legislatif di Kapten Muslihat.
Sekitar pukul 15.30 WIB, perwakilan anggota DPRD Kota Bogor Jenal Mutaqin didampingi Ahmad Aswandi, menemui para mahasiswa di pintu masuk gedung DPRD Kota Bogor.
Mereka menyampaikan kepada para mahasiswa bahwa penyampaian LKPJ sengaja ditunda untuk mengakomodasi rekomendasi dari para mahasiswa.
“Kebetulan hari ini rapat paripurna. Ketua DPRD sudah ambil sikap untuk menunda penyampaian LKPJ. Apa yang disampaikan mahasiswa akan kami sampaikan ke ketua DPRD,” kata Jenal.(fik/c)
