Ada dua watak binatang yang terselip di setiap ’’insan politik’’, yakni ’’watak merpati’’ dan ’’watak ular’’. Pendapat yang disampaikan filsuf Immanuel Kant itu menjelaskan bahwa politikus kadang memiliki watak merpati yang lemah lembut dan penuh kemuliaan dalam memperjuangkan idealisme. Tetapi, di sisi lain, kadang mereka juga mempunyai watak ular yang licik dan jahat.
Celakanya, peristiwa-peristiwa di dunia politik saat ini mempertontonkan watak yang dominan dengan watak ular ketimbang watak merpati-nya. Sebenarnya, dengan kodrat sifat yang penuh kasih sayang dan empati, perempuan memiliki kecenderungan berwatak merpati daripada watak ular.
Meski demikian, jebakan kuasa insan politik berwatak ular selalu bisa menerjang kapan saja. Sebagaimana yang melanda para politikus yang terjerat kasus korupsi dan sekarang mendekam di penjara. Kuasa watak merpati akan tetap lestari jika perempuan selalu menjalankan politiknya dengan hati nurani.
Peduli
Hambatan perempuan dalam berpolitik sedang dilawan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ketua Umum PSI Grace Natalie mengungkapkan, PSI sejak awal sudah memiliki kepedulian tinggi terhadap partisipasi perempuan. ”Kami di DPP memiliki 40 persen pengurus perempuan. Semua punya peran, mulai ketua, sekretaris, sampai bendahara,” sebutnya.
Grace menuturkan, perempuan harus hadir dalam politik. Sebab, banyak peraturan yang saat ini justru secara spesifik membatasi perempuan.
Mulai cara berpakaian hingga jam malam yang khusus mengatur perempuan. Hadirnya perempuan dalam politik juga penting demi menciptakan regulasi yang ramah kepada anak.
Mampu
Wakil Bendahara DPP PKB Arzetty Bilbina menganggap calon perempuan sedikit bukan karena adanya diskriminasi gender. Kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam berpolitik sudah sama.
”Dulu memang pernah muncul larangan perempuan menjadi pemimpin. Tapi, sekarang isu itu hilang,” terang mantan supermodel tersebut. Legislator asal dapil Jatim I (Surabaya-Sidoarjo) tersebut mengatakan, untuk maju pilkada, harus banyak yang menjadi pertimbangan.
Yaitu koalisi partai, elektabilitas, modal sosial, dan yang tak kalah penting adalah modal logistik. Calon kepala daerah harus menyiapkan dana sangat besar. Untuk saksi di TPS, biaya yang dibutuhkan sekitar Rp 20 miliar hingga Rp 50 miliar.
Bina Kader
Eva Kusuma Sundari, sekretaris Badiklatpus DPP PDI Perjuangan (PDIP), menyatakan, parpol berperan penting dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan. Karena itu, lanjut Eva, PDIP terus berupaya menghilangkan hambatan bagi perempuan dalam berpolitik.
Anggota DPR dari dapil Jatim VI tersebut mengatakan, partainya sangat serius menyiapkan kader perempuan sebagai calon pemimpin bagi masyarakat.
Dalam dua bulan ini, DPP PDIP sudah melakukan dua kali kaderisasi kader perempuan tingkat nasional. Peserta yang ikut 150 orang.
”Bulan depan akan dilaksanakan gelombang ketiga,” ucapnya. Dia berharap DPD PDIP (tingkat provinsi) bisa melaksanakan kaderisasi yang sama.
Afirmasi
Wakil Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Meutya Hafid menilai aturan terkait afirmasi (peneguhan) peran perempuan terbukti menaikkan keterwakilan.
Sebagai perbandingan, Pemilu 2004 menghasilkan keterwakilan perempuan di angka 11,82 persen di DPR. Setelah penetapan kuota 30 persen sejak Pemilu 2009, keterwakilan perempuan berada di kisaran 17–18 persen pada dua pemilu terakhir.
”Terbukti, afirmasi itu menaikkan, kalau tidak ada parpol belum serius untuk mencalonkan, termasuk di pilkada,” kata ketua bidang luar negeri dan diaspora DPP Partai Golkar tersebut. (lum/bay/c9/kim)
