BOGOR–RADAR BOGOR, Proyek light rail transit (LRT) terus digeber. Akhir pekan kemarin, bahkan sudah diresmikan transfer point di kawasan Podomoro Golf View, Kecamatan Gunungputri.
Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Bambang Prihartono mengatakan, pembangunan transfer point untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke sarana transportasi publik.
Dengan fasilitas penunjang sarana angkutan umum yang semakin nyaman dan banyak, ia berharap masyarakat dapat meninggalkan kendaraan pribadi. ”Dapat mengurangi kepadatan lalu lintas, menekan polusi, dan semakin efisien,” ujarnya saat di Marketing Lounge Podomoro Golf View Exit Tol Cimanggis.
Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Tbk, Cosmas Batubara mengaku bangga ditunjuk pemerintah menjadi operator transfer point transit oriented development Gunungputri. “Senang bisa memberikan banyak manfaat kepada masyarakat luas,” katanya.
Sementara itu, Bupati Bogor Nurhayanti mengatakan, dengan tersedianya fasilitas transfer point ini, para pengguna kendaraan pribadi terutama dari sekitar Bogor dan Depok dapat berpindah menggunakan angkutan umum.
Selain itu, penetapan kawasan transit oriented development Gunungputri ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat, seperti membuka peluang lapangan kerja dan peluang ekonomi kawasan. Termasuk, mendorong produktivitas sektor lain sehingga potensial meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan kawasan-kawasan yang berorientasi transit.
Rencana pembentukan panitia khusus (pansus) LRT atau kereta ringan Jakarta, terus bergulir. Sejumlah perwakilan fraksi di DPRD DKI Jakarta telah membuat kesepakatan, dengan menandatangani persetujuan menggulirkan pansus.
Mereka yakni, Fraksi Gerindra yang diwakili Fajar Sidik, Nasdem oleh Inggard Joshua, Golkar diwakili Tandanan Daulai dan Khotibi Achyar, serta dari PKS diwakili Selamat Nurdin.
“Proyek LRT yang dibangun PT Jakpro ini sejak awal memang bermasalah. Mulai dari segi anggaran yang dinilai kemahalan, penempatan lokasi tidak tepat, hingga efektivitas terhadap penanganan kemacetan yang dianggap tidak optimal, serta banyak lagi persoalan lainnya. Pekan ini pansus kami targetkan pansus sudah terbentuk,” ujar anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin, pekan lalu.
Nurdin mengatakan, berdasarkan laporan, biaya pembangunan sarana dan prasarana LRT DKI Jakarta rute Velodrome-Kelapa Gading sepanjang 5,8 kilometer, jauh lebih mahal dibandingkan dengan LRT Jabodetabek yang digarap oleh PT Adhi Karya Tbk.
LRT Jakarta juga lebih mahal dari LRT Palembang yang dibangun PT Waskita Karya Tbk. “Bagaimana tidak kemahalan, biaya pembangunan LRT PT Jakpro sebesar Rp6,8 triliun. Berarti biaya untuk setiap kilometernya lebih dari Rp1 triliun. Sementara itu, LRT Jabodebek dan Palembang hanya berkisar Rp600 miliar per kilometer.
Berarti ada selisih kemahalan Rp400 miliar lebih per kilometer antara LRT Jakarta dan LRT Jabodetabek, padahal jenis dan kualitasnya sama. Pansus nantinya akan mengorek mengenai hal ini,” katanya.
Juru bicara PT Jakpro Suharto, menanggapi singkat terkait wacana pansus ini. Menurutnya, PT Jakpro sejauh ini sudah bekerja tulus ihklas. “Belum ada pernyataan terkait itu (pansus). Kami di lapangan terus kerja,” tandasnya.(jp)
