BOGOR-RADAR BOGOR, Maraknya kasus perkawinan anak di bawah umur membuat pemerintah gelisah. Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang perkawinan. Perppu tersebut diharapkan bisa menjadi pengganti UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dinilai sudah tidak relevan.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yambise mengatakan, ide membuat perppu merupakan dorongan dari masyarakat sipil. Pada Jumat (20/4) lalu, mereka menyampaikan keresahan terkait banyaknya pernikahan dini kepada Presiden Joko Widodo.
Belakangan, lanjutnya, presiden menyetujui ide tersebut. ”Pak Presiden mendukung, sudah…Selengkapnya Baca Epaper Radar Bogor Hari Ini
