25 radar bogor

BUMN Strategis Tanggung Beban Berat

Pengendara mengisi bahan bakar di salah satu pom bensin yang ada di daerah Cimanggu, Bogor, Rabu (11/4). Sejak sebulan lalu pom bensin ini sudah tidak menjual bahan bakar premium lagi. Nelvi/radar bogor.

JAKARTA–Dominasi arah kebijakan pemerintah pada korporasi badan usaha milik negara (BUMN) semakin kuat menjelang tahun politik. Yang terbaru, direktur utama PT Pertamina Elia Massa Manik dicopot karena dianggap membangkang. Dia dianggap gagal menjaga pasokan BBM secara merata di daerah karena pengurangan pasokan premium di Jawa, Madura dan Bali.

Setelah menyiapkan draft revisi Perpres 191 Tahun 2014, pemerintah langsung mencopot Elia dan digantikan oleh Plt Nicke Widyawati yang sebelumnya menjadi direktur SDM Pertamina.

Sebelumnya, direktur utama PT Waskita Karya Tbk M. Choliq juga dicopot akibat sejumlah proyek infrastruktur kerjaan Waskita yang ambruk. Posisinya kemudian digantikan oleh I Gusti Ngurah Putra yang sebe­lum­nya menjabat sebagai direktur utama PT Hutama Karya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira mengatakan, beban BUMN yang strategis memang berat di tahun politik. Contoh­nya, Pertamina yang harus menjaga pasokan BBM dan menahan kenaikan harga BBM untuk menjaga inflasi.

Pertamina juga harus menerapkan BBM satu harga. Namun, kalau bisa Pertamina tidak rugi banyak-banyak. Kemudian, BUMN konstruksi harus membangun proyek infrastruktur dan selesai dengan cepat. ”Soal Pertamina yang potential loss Rp 3,9 triliun kalau tidak ada penyesuaian harga, soal standar operasional pengawasan kondisi infras­truktur di lapangan, pemerintah kan bukannya tidak tahu.

Tahu tapi membiarkan, sampai terjadi sesuatu, media ramai, masya­rakat berkomentar, baru dirut­nya dicopot. Mestinya kalau sudah tahu ada kejang­galan di awal kan dirutnya langsung saja dicopot, jadi biar kelihatan tegas saja makanya nunggu ada kejadian dulu,” katanya kemarin (22/4).

Dia mencermati kondisi keuangan BUMN konstruksi, seperti Waskita, PT Adhi Karya Tbk, PT Wijaya Karya Tbk dan PT PP Properti yang debt to equity (DER) ratio-nya meng­khawatirkan pada kuartal III 2017 lalu sehingga cash flow-nya minus Rp3 triliun. Hal itu disebabkan utang yang mem­beng­kak karena kekurangan likuiditas untuk membiayai proyek.

Bhima menilai, Elia yang baru saja dicopot memang cenderung menentang pemerintah dalam hal penyesuaian harga BBM. Itu sebabnya, dia dicopot. (rin)