JAKARTA–RADAR BOGOR,Terdapat tiga partai politik (parpol) yang melanggar terbanyak mengekploitasi anak saat melakukan kampanye. Mereka yakni Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Gerindra. Hal tersebut berdasarkan data Pemilu 2014 silam.
Komisioner KPAI Jastra Putra membeberkan, pihaknya telah melakukan pendataan pelanggaran parpol melibatkan (eksploitasi) anak di masa kampanye sejak 2014.
”Kami juga telah mengumumkan partai mana saja yang melakukan eksploitasi anak, terbukti ada tiga partai yang banyak melibatkan anak yaitu, PDIP, Gerindra dan Golkar,” ungkapnya kepada wartawan dalam diskusi Forum Legislasi dengan tema ‘UU Pemilu soal PKPU terkait larangan Pelibatan Anak saat kampanye’ di Media Center, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (17/4).
Untuk itu, sambung Jastra, dirinya berharap ke depan seluruh parpol peserta pemilih memprioritaskan pelarangan anak mengikuti kampanye. ”Kami berharap semua pihak membuat isu ini muncul di setiap pesta demokrasi dan mencari solusi,” imbuhnya.
Dia juga menyatakan, saat ini terdapat 80 jutaan anak di Indonesia. Dari jumlah itu, yang terlibat dalam pilkada di 171 daerah sekitar 10 juta anak. ”Mereka ini harus dilindungi dari kepentingan politik praktis,” tandasnya.
Selain itu, Jastra berharap, Komisi II DPR bisa membuat regulasi yang komprehensif khusus anak. Kalau tidak, hal itu bisa diatur melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) atau Peraturan Bawaslu.
Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini mengamini. Dia mengungkapkan, dalam kampanye baik pilkada, pileg dan pilpres eksploitasi anak selalu terjadi. Padahal, cara itu tak dapat dibenarkan karena bentuk dalam mengabaikan perlindungan anak.
”Kalau alasannya memberikan pendidikan politik, tidak harus melalui kampanye terbuka di tempat umum,” tukasnya di lokasi yang sama.
Menurut Titi, masih banyak masih banyak format kampanye yang lebih ramah anak. Dia mencontohkan, melalui media sosial, iklan, debat publik yang edukatif dan pengetahuan lainnya yang sesuai dengan anak-anak. ”Jadi, memberikan kesadaran politik pada anak-anak itu tidak selalu melalui kampanye terbuka,” tuturnya.
Untuk itu, dia meminta parpol bersama KPU dan Bawaslu agar memprioritaskan isu pelanggaran kampanye menggunakan anak dibawah umur. ”Kami mendorong isu ini sebagai prioritas karena, bagaimana komitmen kita terhadap masa depan bangsa,” ujarnya.
Ketua Komisi II DPR RI, Zainuddin Amali justru membalikkan keadaan karena meminta kepada KPAI agar mengungkap dugaan keterlibatan anak dalam kampanye. Sebab, selama ini pelibatan anak-anak dalam kampanye pemilu belum menjadi isu mainstream politik Indonesia.(aen)
