BANDUNG–RADAR BOGOR,Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Bogor terkait implementasi sistem pencegahan korupsi yang diterapkan di Kota Bogor.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaita saat menjadi pemateri acara pembekalan antikorupsi kepada ratusan pasangan calon (paslon) kepala daerah yang mengikuti Pilkada serentak 2018 di Provinsi Jawa Barat di aula barat Gedung Sate Bandung, kemarin (17/4).
Pada kesempatan itu, Basaria juga meminta semua calon kepala daerah patuh dalam pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) serta melaksanakan proses pilkada secara berintegritas dan berkomitmen membangun daerah sesuai janji kampanyenya.
”Kami mendorong implementasi e-planning, e-budgeting bersama Tim Koordinasi Supervisi KPK. Daerah yang sudah menerapkan adalah Kota Bogor dan sukses mengimplementasikan saran dari Tim Korsupgah KPK. Sistem pencegahan korupsi di Kota Bogor itu sudah dibangun bersama sejak 2015 dan dapat direplikasi di daerah lain,” ujar Basaria.
Tak hanya Basaria, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo juga mengingatkan semua calon agar memahami perencanaan dan anggaran serta perizinan. Mendagri menyinggung pula agar daerah lain dapat mencontoh Kota Bandung, Kota Bogor, Surabaya, Solo, Yogyakarta dan Banyuwangi dalam membangun layanan publiknya. ”Kepala Daerah harus mampu mengelola program yang benar-benar ditujukan untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, calon petahana Bima Arya mengapresiasi pembekalan dan deklarasi yang dihelat oleh KPK, Kemendagri dan KPU Jawa Barat. Bima yang dalam Pilwalkot Bogor kali ini berpasangan dengan mantan pejabat KPK, Dedie Rachim, berkomitmen untuk mewujudkan pilkada yang berintegritas.
”Ke depan, kami akan meneruskan implementasi e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-controlling guna mendorong birokrasi yang bersih dan melayani,” terangnya.
Seperti diketahui, calon wakil wali kota pilihan Bima, Dedie A Rachim tercatat sudah 12 tahun berkarier di KPK. Dedie pernah menduduki berbagai macam posisi strategis di lembaga anti-rasuah itu. Mulai dari direktur Dikyanmas, plt direktur LHKPN, plt direktur Litbang, plh deputi pencegahan dan terakhir di direktur pembinaan jaringan dan kerja sama antar komisi dan instansi (PJKAKI) KPK.
Acara yang juga dibuka oleh gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan itu diakhir dengan deklarasi sikap anti-hoax, anti-ujaran kebencian, dan dukungan penyelenggaraan pilkada damai oleh para calon kepala daerah. (gal/c)
