BOGOR–RADAR BOGOR, Minimnya perhatian pemerintah terhadap keberlangsungan posyandu menjadi curhatan warga Kampung Pasir Jaya, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, kemarin (4/4). Di hadapan calon wali kota Bogor nomor urut 1, Achmad Ru’yat, warga meminta perhatian khusus.
Sebab, selama ini dana revit bagi posyandu yang digelontorkan pemerintah hanya Rp100 ribu per bulan. ”Sementara di posyandu kami ada tujuh kader. Jadi dana Rp100 itu dibagi rata ke para kader,” ungkap Asiah di Pasir Jaya.
Wanita yang aktif menjadi kader posyandu sejak 1989 ini mengharapkan agar ada peningkatan dana bantuan bulanan bagi para kader dari Pemerintah Kota Bogor.
”Semoga keluhan dan harapan kami bisa diperjuangkan dan direalisasikan pasangan RZ jika terpilih menjadi wali kota,” harap wanita yang juga pernah meraih prestasi sebagai kader posyandu teladan di zaman Wali Kota Bogor Diani Budiarto tersebut.
Menanggapi keluhan itu, Ru’yat mengungkapkan, keberadaan kader posyandu di tengah masyarakat sangatlah penting. Pemerintah harus memperhatikannya, salah satunya dengan memberikan dana bantuan yang layak. Jika pasangan RZ terpilih, kata Ru’yat, maka akan menganggarkan dana bantuan untuk kader posyandu sebesar Rp1 juta setiap posyandu.
”Pasangan RZ ingin mewujudkan Kota Bogor maju lahir dan batin serta berbagai permasalahan masyarakat dapat ditangani oleh pemerintah yang amanah,” ujarnya.
Sementara, di lokasi terpisah, calon wakil wali kota Bogor Zaenul Mutaqin menyapa warga Kelurahan Semplak, Kecamatan Bogor Barat. Zaenul menyusuri perkampungan warga di RW 01-05.
Perjalanannya terhenti saat mengetahui ada salah seorang warga bernama Enur (20) yang telah menderita sakit sejak berusia dua tahun. Bukan hanya badannya yang kecil, Enur juga tak bisa berbicara serta tubuhnya yang tak lagi bisa digerakkan.
”Pemerintah harus memperhatikan kehidupan dan kondisi Enur, baik untuk pengobatan maupun biaya hidupnya. Apalagi warga ini yatim piatu dan diurus kakek-neneknya yang ngontrak,” ujarnya.
Selain Enur, di RW 02, pria yang akrab disapa ZM ini juga menemui Eny yang menderita kelumpuhan sejak 1987. Menurut dia, banyaknya warga yang kesulitan berobat lantaran sulitnya akses pelayanan kesehatan. Karena itu, program Rp1 juta setiap posyandu harus segera diwujudkan agar deteksi dini bisa dilakukan.
”Permasalahan posyandu ini menjadi perhatian, bukan masalah kader saja, tetapi sarana-prasarananya juga harus mendapat perhatian,” pungkasnya. (gal/c)
