Beranda Politik

KPU Butuh 12.495 Anggota KPPS­

BERBAGI
ILUSTRASI: Pemilih disabilitas diarahkan ke TPS oleh KPPS saat simulasi Pilkada serentak 2017 lalu.

BOGOR–RADAR BOGOR,Pemilihan kepala daerah (pilkada) me­nebar berkah. Pesta demokrasi lima tahunan itu menyerap ribuan tenaga kerja. Kebutuhan panitia pemilihan di Kota Bogor bahkan mencapai 12.495 orang. Terhitung sejak kemarin (3/4), rekrutmen untuk posisi kelom­pok penyelenggara pe­mu­ngutan suara (KPPS) dibu­ka KPU Kota Bogor.

”Pembukaan pen­dafataran ini, berdasarkan surat edaran KPU Provinsi Jawa Barat. Pendaftaran dibuka sejak 3 April hingga 3 Juni 2018,” ujar Komisioner KPU Kota Bogor Samsudin.

Dia mengatakan, 12.495 ang­­gota KPPS tersebut nan­tinya akan bertugas di 1.785 tempat pemungu­tan suara (TPS) yang ada di Kota Bogor.

Masing-ma­sing TPS akan diisi oleh tujuh anggota yang terdiri dari satu ketua dan enam angg­ota. ”Untuk menjadi anggota KPPS siapa saja boleh mendaftar,” bebernya.

Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon anggota. Ber­dasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 13 tahun 2017 tentang Tata Kerja KPU, calon anggota harus memiliki integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil serta tidak menjadi anggota partai politik (parpol). Terpenting, berdo­misili dalam wilayah kerja KPPS.

”Selanjutnya mampu se­cara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba,” terang Samsudin.

Ia melanjutkan, syarat lainnya adalah berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) atau sederajat, tidak pernah dipidana penjara berda­sarkan putusan penga­dilan dan tidak pernah diberi­kan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU.

Lalu, belum pernah menjabat dua kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dan terakhir tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.

”Pen­ting juga untuk mem­perhatikan SDM serta muka baru atau belum pernah menjabat dalam penyeleng­garaan pemilu dan pemilihan dalam tingkatan yang sama,” paparnya.

Bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan diri, sambung Sam, bisa langsung mendatangi panitia pemungutan suara (PPS) di masing-masing kelu­rahan. Hasil peneri­maan akan ditempel di masing-masing kelurahan dan ditem­bus­kan kepada yang bersang­kutan melalui RT atu RW.

Yang bersang­kutan juga akan diundang untuk me­ng­ikuti rakor dan bimtek oleh PPS.

”Untuk honor ketua sebesar Rp550 ribu dan anggota Rp500 ribu,” pungkasnya.(gal/c)

Komentar Anda